Dipertanyakan Dewan, Pajak Parkir di Lobar Diduga Menguap

Giri Menang (Suara NTB) – Pajak parkir di wilayah Lombok Barat belum digarap maksimal. Banyak potensi pajak yang justru tak dipungut seperti pajak parkir di perbankan dan lokasi wisata. Padahal, telah ada aturan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pajak Parkir. Potensi pajak ini dibiarkan begitu saja, tak dipungut oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD).

Hal ini diakui oleh Kadis PPKD, Hj Lale Prayatni kepada wartawan kemarin. Menurut Lale, tahun ini pun pajak parkir tak ditarget namun ada pemasukan tertanggal 4 November sebesar Rp 92 juta lebih dari pajak parkir LCC. Pajak parkir ini sendiri akan mulai masuk target PAD tahun depan sekitar Rp 200 juta.

Iklan

Diakui Lale, perda pengelolaan pajak parkir sudah ada sejak lama namun ia sendiri tak tahu kenapa penarikan pajak parkir ini tak berjalan selama ini. Padahal potensi pajak parkir di Lobar  sangat besar, baik itu pajak parkir di perbankan, pertokoan dan hotel di lokasi wisata.

“Potensi pajak parkir ini besar tapi tak berjalan penarikannya, saya ndak tahu kenapa begitu,” jelas Lale.

Dalam pengelolaan parkir ini, terdapat tiga regulasi yang mengatur, yakni perda pengelolaan pajak parkir, perda jasa umum termasuk retribusi parkir di di tepi jalan umum dan tempat khusus yang dikelola oleh Dishubkominfo.

Menurutnya, retribusi parkir ini bukan tidak dipungut. Sebab selama ini dipungut melalui Dishub. Sedangkan di daerah pariwisata yang dipungut baru retribusi tepi jalan umum. Sedangkan pajak parkir di hotel dan perbankan serta pertokoan belum dipungut. Kedepan, pajak hotel ini bakal dioptimalkan untuk dipungut. Diakuinya,  pajak-pajak dari parkir hotel dan perbankan sejauh ini belum maksimal dipungut.

  APH Didorong Usut Dugaan Penipuan Berkedok Sewa Aset

Tahun depan, pajak parkir ditarget Rp 200 juta lebih. Itu nanti bakal dimaksimalkan dari pajak-pajak yang belum digarap maksimal, seperti pajak parkir hotel, perbankan dan pertokoan. Terkait penarikan pajak parkir ini sendiri bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Dishubkominfo atau lewat perbankan dan hotel sendiri. Dijelaskan lebih jauh, realisasi retribusi parkir tepi jalan sendiri baru Rp 96 juta lebih dari target 111 juta lebih atau 86 persen. Menurutnya, target ini memang belum maksimal, sebab sisa waktu tahun ini hanya dua bulan.

Anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman, mempertanyakan terkait Pajak Parkir lantaran hampir lima tahun lamanya tak dilaporkan. Tak hanya itu, dia juga menambahkan, dalam Perda tersebut telah ditetapkan bahwa besaran pajak yang harus disetorkan oleh pihak terkait seperti hotel, pertokoan, kafe hingga restoran sebesar 30 persen.

Dimana setoran 30 persen itu merupakan suatu keharusan yang harus disetorkan perusahaan tanpa melihat apakah perusahaan bersangkutan menarik biaya parkir atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, sejak ditetapkannya Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pajak Parkir, sampai sejauh ini belum ada laporan keuangan terkait pendapatan dari pajak parkir di Kabupaten Lobar. Artinya, sudah lima tahun pajak parkir itu tidak jelas arahnya atau lenyap begitu saja. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here