Dipecat, ASN Mantan Napi Korupsi Menangis

ASN mantan napi korupsi mendengarkan keputusan dari tim indisipliner terkait sanksi pemecatan di ruang Sekda, Jumat, 4 Januari 2019.

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akhirnya mengambil sikap tegas. Aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana kasus korupsi dipecat. Mereka menangis saat diberikan penjelasan soal pemberhentian tidak dengan hormat dalam ruang rapat tertutup.

Informasi diterima Suara NTB, Jumat, 4 Januari 2019 menyebutkan, surat keputusan (SK) pemecatan kelima mantan napi korupsi telah ditandatangani Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Terhadap keputusan tersebut, tim indisipliner memanggil kelima ASN tersebut.

Iklan

Penyampaian keputusan itu dilakukan secara tertutup di ruang Ketua Tim Indisipliner, juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito. Sekda didampingi Asisten I Lalu Martawang, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Taufik Priyono dan Kabag Hukum, Mansyur, S.H., M.H.

Kelima ASN mantan napi korupsi dijelaskan mengenai regulasi. Terutama berkaitan dengan SKB tiga menteri. Serta  implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Dari dalam ruangan terdengar perdebatan dan isak tangis. Setelah dua jam dijelaskan kelima ASN mantan napi korupsi keluar dengan raut wajah lesu.

Eko dikonfirmasi usai rapat tertutup enggan memberikan penjelasan apapun. Termasuk keputusan pemecatan kelima ASN mantan napi korupsi. Dia meminta media tidak mengekspose kasus tersebut dengan alasan kemanusian. “Mereka nangis tadi di sini,” ucapnya.

Kasus korupsi bagi Ketua Komisi I DPRD I Gde Sudiartha, merupakan kejahatan luar biasa. Artinya, ini sudah tidak ada toleransi lagi. Politisi Partai Gerindra mendukung sanksi pemecatan tidak saja kepada ASN, tetapi bagi anggota Dewan yang juga terjerat kasus korupsi.

“Kita dukung aturan itu. Jangan cuma ASN saja. Dewan juga harus dipecat kalau terjerat korupsi,” tegasnya.

Sudiartha tidak mengetahui pasti seperti apa bunyi pasal yang mengatur pemecatan bagi ASN korupsi. Aturan itu, apakah menentukan hukuman berapa tahun kemudian dipecat atau tidak.

Prinsipnya kata dia, Dewan mendukung aturan penegakan kasus korupsi. (cem)