Dipastikan Penempatan Pejabat di Sumbawa Sesuai Aturan

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa, Drs. Abdul Gani Nasby, menegaskan penempatan pejabat birokrasi di Sumbawa telahsesuai aturan yang berlaku. Terkait sinyalemen KPK soal jual beli jabatan dalam penempatan pejabat di NTB.

“Kita lakukan penempatan pejabat sesuai aturan dan pedoman dari Men-PAN RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi ASN. Hasilnya memberi rekomendaasi dan menyetujui proses yang kita lakukan,” tandas Gani, ketika dimintai tanggapannya, Jumat, 12 Mei 2017.

Iklan

Menurutnya, sah sah saja ada sinyalemen demikian dari KPK. Namun dipastikannya hal itu tidak terjadi di Sumbawa. Dari proses awal, penempatan pejabat di Sumbawa telah melalui mekanisme yang benar. Seperti seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya telah dilakukan. Bahkan pengukuhan dan pelantikan paling awal di Sumbawa untuk mengisi struktur perangkat daerah yang baru. “Kita ikuti prosedur. Jadi Sumbawa bebas dari jual beli jabatan,”tukasnya.

Sebab menurut Gani, Kalau sampai hal itu terjadi, maka sanksi jelas menanti, baik pidana mapun sanksi adminsitrasi. Bahkan bisa mengganggu kinerja birokraasi secara umum.

Makanya, Sumbawa kini tengah menyiapkan pula aplikasi e-Kinerja. Agar program dan kinerja masing masing SKPD dapat terdeteksi. Termonitor dan gampang dievaluasi sehingga pada akhirnya akan muncul kinerja pemerintah daerah. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here