DIPA 2018, Ini Besaran Dana Transfer Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi rencananya akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan APBN untuk wilayah NTB tahun 2018. DIPA tersebut akan diserahkan kepada sepuluh Bupati/Walikota dan perwakilan kementerian/lembaga yang ada di NTB.

‘’Insya Allah penyerahan DIPA petikan APBN untuk wilayah NTB akan dilaksanakan oleh Pak Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah pada 15 Desember 2017 (hari ini, Red) di Kantor Gubernur,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA di Mataram, kemarin.

Iklan

DIPA yang diperoleh 11 entitas Pemda di NTB dalam bentuk dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 15,357 triliun. Dari 10 kabupaten/kota yang ada, Lombok Timur (Lotim) memperoleh dana transfer paling tinggi mencapai Rp 2,036 triliun. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperoleh dana transfer kecil, masing-masing Rp 682,5 miliar dan Rp 688 miliar.

Untuk Pemprov NTB sendiri memperoleh dana transfer sebesar Rp 3,482 triliun. Rincian dana transfer 10 Pemda kabupaten/kota pada tahun 2018 yakni, Kabupaten Bima sebesar Rp 1,521 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 11,8 miliar, DBH SDA Rp 23,6 miliar, DAU Rp 880,9 miliar, DAK Fisik Rp 241 miliar, DAK non Fisik Rp 182 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih dan dana desa Rp 156,5 miliar.

Kabupaten Dompu akan menerima dana transfer sebesar Rp 900,9 miliar lebih. Terdiri dari Terdiri dari DBH pajak Rp 13,9  miliar, DBH SDA Rp 23,3  miliar, DAU Rp 572 miliar, DAK Fisik Rp 147,3  miliar, DAK non Fisik Rp 81 miliar dan dana desa Rp 63  miliar. Lombok Barat memperoleh dana transfer Rp 1,266 triliun. Dengan rincian, DBH pajak Rp 16,3 miliar, DBH SDA Rp 22,8  miliar, DAU Rp 771  miliar, DAK Fisik Rp 144  miliar, DAK non Fisik Rp 147 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35 miliar lebih dan dana desa Rp 128,6  miliar.

Lombok Tengah akan menerima dana transfer sebesar Rp 1,586 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 18,8  miliar, DBH SDA Rp 22,8  miliar, DAU Rp 985  miliar, DAK Fisik Rp 162 miliar, DAK non Fisik Rp 225 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 16,5 miliar lebih dan dana desa Rp 155,4  miliar.

Lombok Timur akan menerima dana transfer sebesar Rp 2,036 triliun lebih. Terdiri dari DBH pajak Rp 20,8  miliar, DBH SDA Rp 22,8  miliar, DAU Rp 1,147 triliun, DAK Fisik Rp 258 miliar, DAK non Fisik Rp 298 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35,7  miliar lebih dan dana desa Rp 253  miliar.

Kabupaten Sumbawa akan menerima dana transfer sebesar Rp 1,361 triliun. Terdiri dari DBH pajak Rp 29,3  miliar, DBH SDA Rp 24,4  miliar, DAU Rp 821  miliar, DAK Fisik Rp 179 miliar, DAK non Fisik Rp 154 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 27  miliar lebih dan dana desa Rp 123  miliar.

Kota Mataram akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 905,7 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 41,5  miliar, DBH SDA Rp 22,8 miliar, DAU Rp 598  miliar, DAK Fisik Rp 105 miliar, DAK non Fisik Rp 99 miliar dan  Dana Insentif daerah (DID) Rp 38  miliar lebih. Kota Bima akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 682,5 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 18 miliar, DBH SDA Rp 22,8  miliar, DAU Rp 455,9  miliar, DAK Fisik Rp 94 miliar, DAK non Fisik Rp 63,7 miliar dan  Dana Insentif daerah (DID) Rp 27 miliar lebih.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menerima dana transfer sebesar Rp 924,9 miliar. Terdiri dari DBH pajak Rp 58,7  miliar, DBH SDA Rp 200,4 miliar, DAU Rp 400 miliar, DAK Fisik Rp 122,6  miliar, DAK non Fisik Rp 55 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35  miliar lebih dan dana desa Rp 52,3  miliar.

Terakhir, Kabupaten Lombok Utara akan memperoleh dana transfer sebesar Rp 688 miliar lebih. Terdiri dari DBH pajak Rp 11,2 miliar, DBH SDA Rp 22,8  miliar, DAU Rp 392  miliar, DAK Fisik Rp 124  miliar, DAK non Fisik Rp 50,5 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 36 miliar lebih dan dana desa Rp 49,8  miliar.

Taukhid menambahkan dalam penyerahan DIPA petikan untuk wilayah NTB itu, Gubernur juga akan menyerahkan 399 DIPA tahun 2018 dengan nilai Rp 8,1 triliun. Yang  akan terbagi dalam lima kewenangan, yaitu kewenangan  kantor pusat (KP), kantor daerah (KD), dekon, TP, UB. DIPA ini diperuntukkan bagi perwakilan kementerian/lembaga atau instansi vertikal yang tersebar di 10 kabupaten/kota di daerah ini. (nas)