Dinsos Jamin Tak Ada ASN di Bima Terima Bansos

Sirajuddin (Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) – Aparatur Sipil Negeri (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dipastikan tidak ada yang menerima progam bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial (Kemensos).

“Kami pastikan tidak ada ASN yang terima Bansos dari Kemensos,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM. Ia menjelaskan penerima bansos seperti program keluarga harapan (PKH) Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan warga kategori tidak mampu. “Penerima BST, BPNT dan PKH adalah warga yang kurang mampu. Tidak ada ASN,” ujarnya.

Iklan

Ia menjelaskan calon penerima manfaat Bansos diusulkan oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat melalui Kemensos berdasarkan usulan Pemerintah Desa (Pemdes) dari hasil musyawarah semua kalangan di tingkat Desa. “Usulan penerima Bansos by name by addres (BNBA) berdasarkan NIK calon penerima bansos,” ujarnya.

Untuk memastikan usulan berdasarkan aturan dan ketentuan, pihaknya juga  selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan. Jika tidak memenuhi syarat seperti dobel nama atau latar belakangnya keluarga mampu hingga ASN dipastikan akan dicoret. “Yang tidak sesuai ketentuan akan dicoret dan tidak akan diusulkan menerima bantuan apapun,” ujarnya.

Seperti diketahui Kementerian Sosial (Kemensos) RI menemukan 31.624 pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi menerima bansos. Setelah data tersebut diserahkan Kemensos ke BKN untuk dilakukan pengecekan ulang.

Akhirnya BKN menemukan ada 28.965 PNS aktif menerima bansos dan sisanya diperkirakan pensiunan. ASN penerima bansos tersebut tersebar di berbagai macam instansi/lembaga di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional