Dinilai Rugikan Masyarakat, Dewan Minta Masa Berlaku Rapid Test Antigen Diperpanjang

H. Haerul Warisin

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB Drs H. Haerul Warisin, M.Si meminta agar masa berlaku hasil negatif rapid test antigen atau disebut juga swab antigen untuk pelaku perjalanan keluar daerah diperpanjang. Karena berdasarkan edaran Satuan Tugas Covid-19, masa berlaku hasil rapid test antigen hanya 3 x 24 jam atau tiga hari saja saja. Masa berlaku yang cenderung pendek tersebut dinilai merugikan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang cukup sering keluar daerah.

Haerul Warisin meminta agar masa berlaku hasil rapid test antigen diubah menjadi 6 x 24 jam atau enam hari agar kebijakan ini mendukung aktivitas masyarakat yang sedang menjalankan usahanya di tengah pandemi. Sebab jika masa berlaku hanya 3 x 24 jam, masa efektif untuk melakukan aktivitas di daerah tujuan menjadi sangat singkat.

‘’Misalnya hari ini keluar hasil rapid test antigennya ya kemudian berangkat, itu artinya dia sudah sehari menghabiskan waktu. Hari berikutnya dia bertemu dengan koleganya atau berbisnis di Jakarta, berarti dia hanya bisa satu hari saja di situ, kan hari ketiganya akan balik. Nah ini tidak efektif,’’ kata politisi Gerindra ini kepada Suara NTB, Selasa (12/1)

Ia mengatakan, pihaknya cukup banyak menerima keluhan langsung dari masyarakat. Terutama pelaku usaha di NTB yang cukup sering melakukan perjalanan keluar daerah untuk berbisnis. ‘’ Sekarang ini saya sedang kumpul-kumpul bersama dengan para pengusaha di Mataram. Mereka menyuarakan hal itu. Mohon diubah kebijakan masa berlaku rapid test antigen ini karena merugikan pelaku usaha,’’ jelasnya.

Menurutnya, pelaku usaha ini tidak berbicara soal tarif atau harga rapid test antigen yang diberlakukan oleh fasilitas kesehatan, karena yang terpenting adalah masa berlaku hasil tes ini yang seharusnya bisa lebih panjang untuk mendukung mobilitas usaha masyarakat di NTB. Karena bagaimanapun juga usaha harus tetap berjalan guna mendukung pembangunan ekonomi daerah meski di tengah pandemi.

Mantan Wakil Bupati Lotim ini mengatakan, pihaknya tetap mendukung dan mengapresiasi upaya-upaya Satgas Covid-19 baik di tingkat pusat sampai daerah dalam rangka menekan penyebaran virus ini. Namun demikian, aturan terkait masa berlaku hasil negatif rapid test antigen untuk pelaku perjalanan diharapkan bisa diubah untuk NTB agar sektor ekonomi tetap bergeliat di masa sulit ini.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A mengatakan SE yang membatasi masa berlaku hasil negatif rapid test antigen ini dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 nasional, bukan dikeluarkan oleh daerah. Tujuan SE tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.(ris)