Dinilai Hambat Investasi, Pengusaha Keluhkan Biaya Perpanjangan Izin

Giri Menang (Suara NTB) – Pengusaha hotel di wilayah Senggigi Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan berbagai hal terkait perizinan, salah satunya perpanjangan izin Hinder Ordonantie (HO) atau izin gangguan yang dinilai terlalu tinggi.

Pasalnya, biaya perpanjangan izin HO hampir sama dengan membuat izin baru yang mencapai Rp 100 juta lebih per tiga tahun sekali. Biaya perpanjangan izin ini naik 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya hanya Rp 10 juta lebih, itupun dengan durasi masa berlaku izin lebih lama yakni lima tahun.

Iklan

Keluhan pengusaha ini disampaikannya saat silaturahmi dengan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Kapolres Lobar AKBP I Wayan Jiartana di Aula Jayengrana Kantor Bupati Lobar, beberapa waktu lalu.

Menurut salah seorang pengusaha hotel  di Senggigi, biaya perpanjangan izin yang diberlakukan Pemda mengacu Perda yang dibuat terlalu tinggi. Sementara di Kota Mataram dan Lombok Tengah justru biaya HO-nya tak terlalu tinggi. Hal ini dikhawatirkan justru membuat pengusaha hotel kalang kabut untuk menutupi biaya izin. Apalagi di tengah persaingan hotel saat ini begitu keras, antara hotel di Senggigi dengan Kota Mataram.

Pihaknya berharap kebijaksanaan pemda dalam hal ini bupati agar merevisi atau meninjau kembali biaya perpanjangan HO. Pihaknya tak mengusulkan biaya HO ini dihapus, namun diturunkan agar tidak terlalu memberatkan para pengusaha. Menurutnya, tingginya biaya HO ini justru menjadi kendala bagi investor yang mau berinvestasi di wilayah Lobar.

“Ini juga kaitan dengan investasi, ini menjadi kendala juga investasi,” jelasnya.  Selain HO, pajak bioskop juga terlalu tinggi mencapai 25 persen, namun persoalannya penonton di bioskop sepi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Herman menegaskan pemberlakuan aturan penarikan SIUP IMB memberatkan, karena per tiga tahun ditarik Rp 75 juta. “Ini memberatkan sekali, ini perda, mungkin dari pak Bupati bisa koordinasikan denga dewan untuk direvisi,“ pinta Herman.

Padahal dulu sebelum Perda ini diketok pihak pengusaha hiburan sudah menyampaikan keberatan, namun tak direspons.

Menanggapi keluhan para pengusaha ini, Bupati H Fauzan Khalid menegaskan terkait pemungutan HO yang terlalu tinggi pihaknya tak bisa berkelit ketika peraturan di atas sudah mengatur demikian. Pihaknya bisa melakukan sesuai kewenangan pemda, misalnya pajak HO dan bioskop ditetapkan melalui Perda. Yang bisa dilakukan, jelasnya, ia meminta dinas terkait untuk segera melakukan koordinasi.

“Sebab dengan pajak 25 persen sementara kondisi masyarakat yang menonton sedikit, kasian juga. Kami akan komunikasi dengan dewan supaya pajak 25 persen itu mudah-mudahan sepemikiran dengan kita, sehingga dewan mau memperkecil besaran pajak ini,” tegasnya.

Ia menegaskan selama pemda memiliki kewenangan untuk bisa melakukan semacam diskresi pihak pemda akan mengakomodir usulan para pengusaha. Namun, ketika diskresi itu dilakukan tapi melanggar aturan di atas dan membahayakan pemda ketika diperiksa BPK dan BPKP, pihaknya juga tidak berani. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here