Dinas Tata Kota Sarankan Uji Petik Usaha Sarang Burung Walet di Mataram

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram menyarankan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram untuk melakukan uji petik terhadap usaha budidaya sarang burung walet. Uji petik diperlukan untuk mengetahui berapa sebenarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari usaha tersebut. Mengingat saat ini realisasi pajak usaha sarang burung walet baru tercapai sekitar Rp 500 ribu dari target Rp 5 juta.

“Mengenai berapa penghasilannya, apa dan bagaimana proses dan sebagainya, terutama untuk mengetahui keuntungan dan lainnya harus ada uji petik,” terang Kepala Dinas Takowasbang Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi.

Iklan

Untuk melakukan uji petik memang disampaikan Junaidi agak sulit karena tak menentu kapan para pengusaha melakukan panen. Selain itu tak bisa diketahui juga kapan burung walet tersebut bertelur.

“Uji petik itu susah karena kapan dia panen kita ndak tahu. Pada saat panen harus ditongkrongi dan dilakukan uji petik,” ujarnya.

Junaidi mengatakan ruko yang paling banyak dijadikan tempat budidaya sarang burung walet di sekitar Ampenan. Terutama ruko lantai tiga.

“Enggak tahu pasti di mana yang paling banyak karena domain kita tidak di sana. Tapi saya lihat di Ampenan cukup marak seperti bangunan-bangunan ruko yang tingkat tiga terutama yang dikasih lubang, dan biasanya yang ada lubang-lubang itu digunakan untuk sarang burung walet,” terangnya.

Dinas Takowasbang disampaikan Junaidi hanya berwenang dalam memantau peruntukan ruang, sementara untuk apa pemanfaatan bangunan tersebut bukan menjadi kewenangannya. “Kalau dari tata ruang, satu hal yang menjadi atensi kita yaitu peruntukan ruangnya, yang kaitannya dengan bangunan. Yang peruntukan bangunannya sendiri nanti itu ditangani oleh instansi terkait, kalau untuk perdagangan ya (kewenangan) Dinas Perdagangan,” ujarnya.

  Ibu Negara Beli Mutiara di Sekarbela

Jika memang bangunan tersebut digunakan sebagai tempat usaha, maka harus ada izin usahanya. “Jadi kalau kita hanya pada bangunannya dan peruntukan ruangnya untuk diawasi dan rekomendasi dari kita hanya itu, kalau boleh di sana untuk ruko misalnya, kita berikan. Kalau nanti ruko dipakai untuk kepentingan yang lain, nanti itu kita lihat pada peruntukan bangunannya. Nanti instansi terkait yang berperan,” pungkasnya.

Sebelumnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram menyampaikan izin ruko dalam hal ini IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dimanfaatkan untuk budidaya sarang burung walet dinilai tak tepat. Selama ini, belum ada izin khusus usaha budidaya sarang burung walet yang dikeluarkan Pemkot Mataram. Demikian disampaikan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa kepada Suara NTB.

“IMB-nya kan tidak sesuai dia, itu IMB ruko,” jelasnya. Terkait persoalan ini, apakah pengusaha sarang burung walet harus mempunyai izin dobel; IMB dan izin usaha, akan segera dikonsultasikan dengan SKPD teknis atau Dinas Takowasbang Kota Mataram. Selama ini warga yang mengembangkan usaha sarang burung walet ini hanya mengurus IMB, namun di sisi lain ada usaha yang dijalankan dalam bangunan tersebut. “Izinnya ruko, kan dobel jadinya. Di satu sisi dia pedagang, di satu sisi dia ada sarang burung walet itu, enggak nyambung,” paparnya. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here