Dinas PUTR Segera Bangun Jembatan Darurat di Sambelia

Mataram (suarantb.com) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) NTB, Wedha Magma Ardi menyatakan pembangunan jembatan darurat sebagai ganti jembatan provinsi yang rusak, yakni Jembatan Beburung dan Jembatan Sambelia tengah dilakukan. Demikian disampaikannya pada suarantb.com, Senin, 13 Februari 2017.

“Untuk Jembatan Beburung insha Allah hari ini bisa dilewati, yang sulit ini Sambelia. Tapi kami upayakan mudah-mudahan satu dua hari ini, untuk orang sama sepeda motor bisa lewat dengan aman,” ungkapnya.

Iklan

Untuk sementara, kendaraan roda empat masih belum bisa melintas. Karena untuk itu, dibutuhkan rangka jembatan yang kuat. Sementara Dinas PUTR masih belum menemukan rangka baja yang pas untuk jembatan darurat ini.

“Untuk mobil kita sedang cari rangka bajanya yang tepat untuk itu. Rencananya kita akan pakai rangka baja, nanti dek plangnya pakai kayu,” katanya.

Kesulitan memperbaiki Jembatan Sambelia diakui Ardi juga dipengaruhi oleh arus sungai di bawahnya yang cukup deras. Sehingga posisi pembangunan jembatan juga harus dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya, akibat banjir ini, lebar sungai yang melalui Jembatan Sambelia yang mulanya hanya 10-12 meter melebar menjadi 20 meter.

“Saya masih cari alternatif, kalau jembatan itu jadi dibangun. Nyari jembatan daruratnya itu sebelah mana. Tetapi kemungkinan di sisi hilirnya, di bawahnya itu,” ucapnya.

Disinggung mengenai biaya yang dibutuhkan untuk membuat dua jembatan darurat ini, Ardi mengaku tengah dilakukan penghitungan. “Biayanya masih dihitung. Total keseluruhan kerugian juga masih dihitung BPBD,” tambahnya.

Menurut Ardi jika dihitung, kerusakan infrastruktur saja akibat dari bencana yang terjadi di NTB bisa mencapai angka triliunan. “Kalau infrastruktur tok se-NTB bisa sampai Rp 1 triliun, terdiri dari jalan, jembatan dan air minum, itu juga bisa termasuk rumah,” jelasnya.

“Kemarin yang di Bima hampir Rp 2 triliun karena ada biaya perumahan, perekonomian, sosial budaya dan lain-lainnya,” lanjutnya.

Proses perbaikan pasca banjir ini, dijelaskan mantan Kadis PU ini tidak bisa menggunakan Dana Tak Terduga (DTT). Karena itu hanya bisa digunakan untuk tanggap darurat bencana, bukan untuk perbaikan.

“Dananya nanti bisa dari APBD atau kita minta dari APBN Rehab Rekon. Itu paling cepat ya pakai APBDP atau APBNP. Itu pun rasanya agak nggak mungkin karena sudah dibahas. Paling baru bisa diproses tahun 2018,” katanya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here