Dinas PUPR Terus Berbenah, Wujudkan RPJMD H. Bambang M. Yasin – Arifuddin

 

Iklan
Pendopo Bupati Dompu yang sedang dalam tahap penyelesaian.

Dompu (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dompu memiliki peranan yang cukup strategis di periode kedua kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu. Setelah fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program unggulan Sapi, Jagung, dan rumput laut (PIJAR) di periode 2010 – 2015, kini fokus perhatiannya pada penataan kota dan penyelesaian infrastruktur penunjang kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2017, selain pada program pembangunan yang dianggarkan di Dinas PUPR, dukungan dan perhatian juga difokuskan bagi pembangunan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain untuk program fisiknya. Pembangunan Kantor Bupati Dompu dengan nilai proyek Rp 38,450 miliar menjadi kantor Bupati termegah di NTB dan dilengkapi dengan fasilitas lift.

Begitu juga dengan pembangunan pendopo Bupati senilai Rp 4,7 miliar juga menjadi perhatian dan tanggungjawab Dinas PUPR dalam perencanaan hingga pengawasannya. “Kita ikut terlibat untuk untuk membantu secara teknis,” kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Indra Gunawan, ST, MT kepada Suara NTB, Jumat, 15 Desember 2017.

Pembangunan trotoar dan jalan juga menjadi bagian fokus program pembangunan di Dinas PUPR tahun 2017. Untuk trotoar dan drainase difokuskan di sekitar kompleks pertokoan kota Dompu. Begitu juga dengan penyiapan air bersih bagi warga terhadap seribu lebih sambutan rumah (SR), pembangunan jaringan perpipaan air bersih sepanjang 12 km lebih di Pekat, Kilo, Sawe Huu, Selaparang dan tempat lainnya.

Dalam kota juga dibangun IPAL komunal di tujuh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yaitu Kelurahan Dorotangga, Bada, Potu, Kandai 1, Simpasai, Kandai 2, dan Montabaru. “Masalah air bersih yang menjadi kendala di Donggo Ana Montabaru, tahun ini kita sudah tangani. Makanya sekarang tidak ada lagi aksi protes dari warga,” kata Indra Gunawan.

Trotoar dan drainase kota yang dibangun tahun 2017.

Di sektor pengairan, juga didorong untuk pembangunan beberapa embung yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tahun 2017 ini ada beberapa embung dan daerah irigasi (DI) yang dibangun seperti embung Nanga Ruma Sehe senilai Rp  1,5 miliar. Embung di Desa Dorebara ini untuk menunjang irigasi Laju di sekitar Dorebara dan Mbawi. Embung ini juga akan difungsikan bagi penyiapan air bersih bagi warga di Dorebara yang selama ini kesulitan air bersih.

“Tahun ini kita bangun embungnya. Kedepan kita akan siapkan jaringan untuk air bersihnya,” terang Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Dompu, Suharno, BE.

Selain itu, beberapa DI juga dibangun seperti DI Sori Dei di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat senilai Rp  1,3 miliar. DI Enca Kecamatan Kilo senilai Rp  600 juta dan rehab DI Soritatanga Kecamatan Pekat senilai Rp  700 juta untuk menunjang irigasi pertanian.

Ruas jalan Udang Bali 1 yang sudah dihotmix dan diperlebar.

Di sektor Bina Marga, sepanjang 13,177 km jalan Kabupaten yang ditingkatkan dan dilakukan aspal hotmix dengan lebar 4,5 meter. Seperti di ruas jalan Ranggo – Jambu sepanjang 3,2 km, ruas jalan Udang Bali 1 sepanjang 1 km, ruas jalan Soriutu – Lanci sepanjang 6,577 km, ruas jalan Pancasila – Kananga Pekat sepanjang 2,4 km. “Ini ruas jalan yang ditangani melalui dana DAK tahun 2017. Kita juga menangani jalan dengan pengerasan 3,4 km di ruas jalan Pancasila – Kananga Pekat,” kata Mansyur, PPTK DAK bidang Bina Marga.

Ia pun mengaku, tahun 2018 mendatang ada sekitar Rp  70-an miliar DAK untuk pembangunan jalan Kabupaten. Dengan alokasi ini, ditargetkan akan lebih banyak jalan yang menjadi tanggungan Kabupaten tertangani. “Ruas jalan di atas belum termasuk ruas jalan lingkungan dan jalan baru yang dikerjakan melalui APBD Dompu,” ungkap Mansyur.

Plt Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Abdullah, S.Sos mengungkapkan, pembenahan dan penataan akan terus dilakukan pihaknya kedepan dalam rangka menunjang tugas fungsi Dinas PUPR sebagai dinas teknis di daerah. Penataan ini agar program yang sudah direncanakan di dinas bisa dilaksanakan, tapi tugas sebagai dinas teknis daerah juga bisa dilaksanakan. “Ini yang terus kami tata kedepan,” katanya. (ula/*)