Dinas PUPR Bantah Lamban Tangani Aduan ‘’NTB Care’’

Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB membantah disebut lamban atau tak responsif menangani aduan atau keluhan  masyarakat yang disampaikan lewat aplikasi NTB Care.

Semua keluhan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan bidang ke-PU-an diklaim langsung direspons dan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Iklan

‘’Ndak pernah telat kita. Kenapa bisa dikatakan telat. Sudah semua kita respons,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Ardi menjelaskan semua keluhan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan bidang ke-PU-an yang disampaikan lewat aplikasi NTB Care merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, pihaknya berkoordinasi dan mendorong kabupaten/kota.

‘’Semua yang diusulkan itu (lewat NTB Care)  kewenangannya kabupaten. Kita hanya bisa mendorong kabupaten. Dan semua sudah kita koordinasikan dengan kabupaten,’’ terang Ardi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memperingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Wagub meminta kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu responsif terhadap menindaklanjuti aduan masyarakat lewat aplikasi NTB Care.

Wagub mengatakan sejak program NTB Care di launching belum lama ini, memang ada OPD yang responsnya cepat. Tapi juga ada OPD yang lambat. Berkaitan dengan hal ini,  akan menjadi bahan penilaian Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap pimpinan OPD bersangkutan.

‘’Salah satu penilaian dari kami. Ini ada beberapa PR Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Masalah air bersih, jalan dan perbaikan rumah pascagempa. Itu yang belum direspons,” kata Wagub.

Dalam acara yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur itu, Wagub lantas menanyakan apakah ada Kepala Dinas PUPR atau pejabat yang mewakili. Tak ada satupun pejabat dari Dinas PUPR yang hadir.

Wagub lantas meminta setiap ada rapat koordinasi, harus ada absensi Kepala OPD. ‘’Itu PR yang belum diselesaikan dari OPD terkait. Dan saya minta juga kehadiran tiap acara, ada absennya. Biar kita tahu OPD mana yang hadir dan tidak hadir dalam setiap acara-acara yang kita adakan. Karena setiap acara ada berkaitan,’’ tandasnya. (nas)