Dinas Perkim Tunggu Pembebasan Lahan di Lingkar Selatan

Kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di by pass menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) Jalan Lingkar Selatan. Pemkot Mataram berencana membebaskan lahan di bagian Barat dan Timur ‘’gerbang tembolak" untuk membangun taman dan hutan kota. (Suara NTB/mhj)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram belum bisa melakukan pembangunan hutan kota di jalan bebas hambatan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) di Jalan Lingkar Selatan. Pemkot  masih merencanakan pembebasan lahan untuk hutan kota dimaksud.

Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan tidak bisa menargetkan penyelesaian pembangunan hutan kota, sebab saat ini masih menunggu pembebasan lahan. Anggaran pembangunan tersebut dianggarkan di APBD tahun 2020.

Iklan

“Kalau penataannya belum ada anggaran. Kita nanti anggarkan di 2020,  paling ndak dari APBD,” ujar H. M. Kemal Islam kepada Suara NTB, Kamis, 28 Februari 2019. Menurut Kemal, pembangunan hutan kota harus dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Dia tidak mengetahui berapa luas lahan yang dibebaskan. Alasannya, pembebasan lahan bukan menjadi kewenangannya, tetapi sebagai pelaksana pembangunan.

“Panjangnya 800 meter kiri kanan. Itu dijadikan ada green belt, akan menjadi hutan kota kiri kanannya,” jelasnya. Kemal menyebutkan, pembangunan hutan kota ini juga untuk memenuhi persyaratan keberadaan ruang terbuka hijau. Ini juga untuk mendukung keberadaan ‘’gerbang tembolak” dan monumen di Lingkar Selatan.

Di samping itu kata Kemal Islam, terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diserahkan ke Sat Pol PP Mataram untuk mengatur hal tersebut. Karena di sana akan dibuatkan taman, juga agar tidak ada hambatan. “Yang namanya jalan bay pass harus bebas hambatan, tidak boleh ada pedagang atau siapapun yang menghambat arus lalu lintas,” pungkasnya. (mhj)