Dinas Perkim Percepat Penuntasan RTLH dan Kawasan Kumuh

0
H. Azhar (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terus mempercepat penuntasan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Selain itu, Dinas Perkim NTB juga mempercepat penanganan kawasan kumuh.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. H. Azhar, MM, Selasa, 31 Maret 2020. Azhar menyebutkan, tahun ini ada ribuan unit RTLH yang akan ditangani dengan jumlah 101 paket. Masing-masing paket ditangani sebanyak 5-6 RTLH warga miskin yang ada di NTB.

IKLAN

‘’Tahun ini ada beberapa program harus kita tuntaskan. Masyarakat kita masih banyak kekurangan rumah layak huni. Setiap tahun, Perkim terus menyiapkan,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 31 Maret 2020 kemarin.

Azhar mengatakan, penanganan RTLH tahun 2020 oleh Pemprov NTB jumlahnya cukup signifikan. Begitu juga untuk penataan kawasan kumuh bidang permukiman. Jumlah paket pekerjaan tahun ini sekitar 700 paket di seluruh NTB.

‘’Sebanyak 101 paket untuk pekerjaan rumah layak huni. Kalau penataan kawasan kumuh kita lakukan juga hampir 700 paket kita lakukan tahun ini. Sasaran utama masyarakat miskin seluruh NTB,’’ jelas Azhar.

Sasaran penanganan RTLH tahun ini, kata Azhar sekitar 25 persen di Lombok Timur. Karena Lombok Timur merupakan daerah yang paling padat penduduknya dan banyak RTLH. Diharapkan, target penanganan RTLH sesuai RPJMD dapat tuntas ditangani. Begitu juga kawasan kumuh, ditargetkan pada 2023 sudah tuntas ditangani.

‘’Mudah-mudahan di akhir masa jabatan Pak Gubernur bisa tuntas. Kawasan kumuh memang kita targetkan begitu.  Tapi dia selalu bertambah,’’ katanya.

Berdasarkan data Dinas Perkim NTB jumlah RTLH di NTB sebanyak  101.852 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Paling banyak di Lombok Timur 35.208 unit, kemudian disusul Lombok Tengah 13.973 unit. Selanjutnya, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, Bima 10.070 unit, Dompu 8.006 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Kota Bima 3.419 unit dan Kota Mataram 946 unit.

Pada tahun 2018, Pemprov  NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk  pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang menjadi sasaran. Belum lagi bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, untuk kawasan kumuh di NTB mencapai 6.300 hektare yang berada di 10 kabupaten/kota. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 6.300 hektare kawasan kumuh tersebut mencapai Rp6,3 triliun. Karena setiap hektare kawasan kumuh membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar.

Ada pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Pemerintah pusat menangani kawasan  kumuh yang luasannya lebih dari 15 hektare.

Kemudian Pemerintah Provinsi menangani kawasan kumuh yang luasannya 10-15 hektare. Sedangkan kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektare ditangani Pemerintah Kabupaten/Kota. (nas)