Dinas Perdagangan Mataram Klaim Telah Berlakukan Moratorium Izin Retail Modern

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram mengusulkan diberlakukan moratorium penerbitan izin pembangunan retail modern. Namun Dinas Perdagangan Kota Mataram mengklaim moratorium tersebut telah diberlakukan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB menyampaikan terkait beberapa retail modern yang berdiri di awal tahun ini, izinnya telah dimohonkan sejak lama namun pembangunan dilakukan baru-baru ini.

Iklan

Alwan menambahkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah mencanangkan upaya moratorium ini. “Sudah kita moratorium. Ini sudah mulai dilakukan. Sudah ada pengetatan aturan,” sambungnya.

Moratorium tak hanya berlaku bagi retail modern yang selama ini banyak bertebaran di seluruh Mataram, tapi juga diberlakukan bagi semua jenis pasar modern termasuk supermarket dan hipermarket.

“Ini juga akan kita perlakukan sama,” ujarnya. Moratorium ini akan dilakukan sampai pihaknya rampung melakukan kajian terhadap keberadaan retail modern. Kajian akan dilakukan secara komprehensif termasuk menentukan berapa jumlah ideal retail modern di Kota Mataram jika dibandingkan dengan luas wilayah.

“Kenapa kajian secara komprehensif? Kita ingin keterlibatan semua,” ujarnya. Dalam kajian itu, pihaknya juga ingin bagaimana agar retail modern ini saling bersinergi dengan pasar tardisional, UMKM, dan masyarakat sekitar. Harus ada rantai simbiosis mutualisme di antara semua pihak ini.

“Kita ingin kajian secara menyeluruh dan kita akan libatkan semua termasuk akademisi. Semua sumbangan pemikiran dari semua pihak kita inginkan,” paparnya.

Izin retail modern diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Sebelum diterbitkan, Dinas Perdagangan memberikan rekomendasi layak atau tidak izin itu diberikan atau izin prinsip.

“Kita (keluarkan) izin prinsip. Dari semua yang sudah dilaksanakan dari bawah ini, termasuk izin lokasinya dari Dinas PMPTSP, baru kita keluarkan izin prinsipnya. Kalau kita setuju dengan itu, kita cek lokasi baru kita keluarkan izin prinsip,” paparnya. Setelah izin prinsip keluar selanjutnya akan dikeluarkan izin operasional. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here