Dinas LHK Bantah Hutan NTB akan Habis 10 Tahun

Ilustrasi hutan di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB membantah data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menyebut kerusakan hutan di daerah ini mencapai 80 persen. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si mengklaim, sejak kewenangan pengelolaan hutan beralih ke provinsi 2017 lalu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NTB semakin meningkat.

“Itu prediksi (hutan NTB akan habis 10 tahun lagi) mungkin zaman dulu pada saat tata kelola hutan di kabupaten/kota. Diprediksi 1,4 persen hutan rusak per tahun. Tapi kami, sejak tata kelola hutan diserahkan ke provinsi 2017, Kementerian LHK tetap memantau melalui citra lansat  dan menilai IKLH kita,” kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 19 Oktober 2020.

Iklan

Dalam IKLH, ada tiga indikator yang dinilai yaitu, kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan. Pada 2018, IKLH NTB sebesar 75,15. Dengan rincian, indeks kualitas tutupan hutan/lahan 66,56, indeks kualitas udara 87,17 dan indeks kualitas air sebesar 74,63.

Sementara, pada 2017, IKLH NTB sebesar 56,99. Dengan rincian, indeks kualitas tutupan lahan sebesar 61,27, indeks kualitas udara 88,02 dan indeks kualitas air sebesar 20,25. Sedangkan pada 2016, IKLH NTB tercatat sebesar 56,53. Dengan rincian, indeks kualitas tutupan lahan 60,03, indeks kualitas udara 81,2 dan indeks kualitas air 27,19.

Madani menjelaskan penetapan IKLH bukan berasal dari Dinas LHK NTB. Tetapi, IKLH ditetapkan oleh Kementerian LHK. “Kita trennya IKLH tutupan lahan naik, dari 60,  sekarang 66 setelah 2017. Kalau dulu memang IKLH kita menurun ketika tata kelola hutan di kabupaten/kota,” terangnya.

Madani mengatakan ada 15 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan satu Balai Tahura Nuraksa di NTB melakukan patroli setiap hari. Untuk meminimalisir aksi illegal logging dan perambahan hutan.

“Jadi kita cukup intensif, datanya ada berdasarkan hasil pantaun Kementerian LHK, bukan kita yang ngarang-ngarang angka. IKLH itu langsung dipantau Kementerian LHK. Zaman sekarang ndak bisa kita ngarang-ngarang hutan kita bagus,” jelasnya.

Madani menyebutkan hutan yang rusak di NTB sekitar 40 persen. Sedangkan hutan yang masih belum pernah tersentuh atau dijamah manusia sekitar 30 persen.

“Hutan yang belum tersentuh saya meyakini sekitar 20 – 30 persen. Hutan yang virgin, orang belum masuk ke situ. Tapi kondisi tutupannya masih ada,” katanya.

Sedangkan hutan di NTB yang sudah dirambah sekitar 70 persen. Namun, hutan yang dirambah dengan kondisi parah sekitar 35 – 40 persen. “Terutama di Pulau Sumbawa. Termasuk hutan  yang benar-benar gundul masuk 40 persen itu,” sebutnya.

Catatan Dinas LHK NTB, akibat perambahan hutan dan illegal logging sekitar  680.000 hektare lahan kritis di NTB,  berada di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Dari 680.000 hektare lahan kritis, seluas 96.238,24 hektare lahan hutan benar-benar gundul seperti lapangan sepak bola.

Dengan rincian, Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare. (nas)