Dinas LH Siap Ajukan Pembelian Lahan TPA Trawangan

Tanjung (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengajukan pembelian lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Gili Trawangan. Dari asumsi kebutuhan, luas lahan yang diajukan untuk diadakan seluas 50 are.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Plt. Kepala Dinas LH PKP, I Ketut Masa, S.Pd., Rabu, 3 Mei 2017 mengungkapkan, rencana pembelian lahan akan diajukan pada APBD Perubahan 2017. Menyangkut besaran anggaran yang dibutuhkan, masih akan dikaji lebih dulu bersama tim teknis. Nominal anggaran yang akan diajukan pada APBD P 2017 inilah yang nantinya akan dieksekusi melibatkan tim appraisal untuk menaksir harga beli lahan.

Iklan

“Pertama kita harus punya lahan TPA dulu di Trawangan, karena sebelumnya pengelolaan oleh masyarakat dengan cara disewa. Setelah diambil alih pemerintah, lahan TPA sekarang diberikan pinjam oleh salah satu pengusaha di sana,” ungkap Masa.

Ia menilai, keberadaan lahan TPA Trawangan mendesak diadakan. Pasalnya pola penanganan sampah di Trawangan akan dilakukan secara terpadu. Di mana dihajatkan sampah di sana akan diolah.

Masa menuturkan, di 3 Gili belum satu pun memiliki areal TPA. Di Gili Meno dan Gili Air, persoalan yang dihadapi hampir sama. Hanya saja volume sampah di kedua Gili tersebut lebih sedikit dibandingkan Trawangan. “Trawangan itu bisa 12 sampai 13 ton per hari, sedangkan saat ramai bisa sampai 30 ton sehari. Untuk Gili Meno dan Gilii Air bisa 2 ton sehari,” katanya,

Lebih lanjut dijelaskan Masa, pengelolaan sampah di Gili Air tidak lagi ditangani oleh asosiasi masyarakat setempat, karena kekhawatiran akan terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan. Akibatnya Pemda juga harus sudah pasang badan untuk menalalanginya. Dinas LH dalam hal ini, hanya mampu menempatkan 19 orang tenaga pengangkut sampah khusus untuk Gili Air, dan 12 tenaga di Gili Trawangan. Masih dibutuhkan sekitar 14 orang tenaga lagi untuk mengcover Trawangan agar penanganan sampah bisa optimal.

“Untuk Gili Meno belum bisa dicover karena kekurangan tenaga, karena kawasannya relatif sepi. Biasanya Meno identik dengan kawasan untuk Honey Moon” imbuhnya.

Selain kendala lahan dan SDM, Dinas LH kata dia, masih memerlukan dukungan armada. Saat ini, LH sudah memiliki 2 unit boat pengangkut sampah khusus untuk Gili Air. Keduanya stand by saat diperlukan.

Usai tidak lagi dikelola oleh FMPL, Pemda akan mengelola sampah Trawangan dengan memberlakukan pungutan yang mengacu pada regulasi daerah. Mengenai hal itu, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Nominal pungutan masih akan dikaji lebih lanjut melibatkan instansi terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here