Dinas LH dan Perkim Usulkan Jembatan Putus Dihapus dari Daftar Aset

Jembatan pengganti sudah bisa dimanfaatkan, jembatan lama Gili Meno akan diusulkan untuk dihapus. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Jembatan kayu Gili Meno yang diketahui dalam keadaan putus dan butuh perawatan, diusulkan untuk dihapus dari daftar aset. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (LH dan Perkim) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengusulkan penghapusan itu dengan beberapa alasan teknis.

Di sela-sela peninjauan pembangunan jembatan baru oleh staf Kementerian PUPR di lokasi yang sama, Selasa, 26 Januari 2021, Dinas LH dan Perkim berpandangan agar jembatan lama yang dibangun tahun 2017 dihapus. Pasalnya, kondisi jembatan lama mempengaruhi nilai estetika kepada pengunjung. Di samping itu, jembatan baru yang berada di sebelah jembatan lama sudah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Iklan

“Posisi jembatan lama justru akan mengurangi nilai estetika dari bangunan KSPN yang baru itu. Meski masih layak tapi akan mengganggu,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup, Dinas LH Perkim KLU, Anas Ghaib, kepada wartawan.

Di sisi lain, sebut Anas, pada alokasi anggaran senilai Rp 80 miliar untuk tiga Gili – Air, Meno, Trawangan, nantinya dihajatkan untuk penataan objek wisata setempat. Untuk Gili Meno sendiri, penataan dilakukan di seputaran Danau Gili Meno.

Dari perencanaan yang dilakukan, di dekat jembatan baru akan didirikan sebuah bangunan yang mendukung penataan objek wisata Danau Gili Meno. Praktis, jembatan lama akan menyulitkan proses penataan lanjutan dari dana yang sudah disetujui KSPN. “Posisi view depan bangunan akan dibangun gedung maka layak akan dibongkar,” imbuhnya.

Selanjutnya, material jembatan lama – yang apabila disetujui untuk dihapus, tetap bisa dimanfaatkan. Mengingat masyarakat Gili Meno, sudah menyuarakan untuk dapat menggunakan material bekas jembatan itu. Warga berencana membangun spot selfie dari bekas jembatan, sehingga dengan alasan itu pula, masyarakat bersedia membongkar jembatan secara swadaya jika diizinkan pemerintah. “Kita akan menghadap ke pimpinan dulu, selanjutnya bersurat ke Sekretariat daerah untuk penghapusan aset,” tandasnya. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional