Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu Gelar Pelatihan Keamanan Pangan

Hj. Serim dan Ahmad Rifai (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 30 pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Dompu dibina Dinas Koperasi UKM untuk keamanan pangan dan legalitas usahanya. Pembinaan dan pelatihan ini menjadi syarat bagi pelaku usaha untuk mencatatkan pangan industri rumah tangga (PIRT) dan kehalalan produk.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs H. Ahmad Rifai, M.Pd melalui kepala bidang UKM, Ir. Hj. Serim, M.Si kepada Suara NTB, Minggu, 25 November 2018 mengungkapkan, pembinaan dan pelatihan terhadap 30 orang pelaku UKM di Dompu kembali digelar pihaknya pekan kemarin.

Iklan

Pelatihan ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Karena pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta soal keamanan pangan terhadap produk pangan yang dibuatnya.

Peserta pelatihan, selain dibina soal keamanan pangan yang diproduksi juga memperoleh sertifikat pelatihan. Sertifikat ini menjadi syarat yang harus dilampirkan untuk mencatatkan produksi pangan industri rumah tangga yang diusahakan.

“Nomor P-IRT itu merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas produk usaha rumah tangga warga. Sertifikat pelatihan keamanan pangan itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohon,” ungkapnya.

Nomor P-IRT ini, lanjut Hj. Serim menjadi syarat bagi pengurusan sertifikat halal atas produk usaha. Peserta pelatihan keamanan pangan kemarin langsung diuruskan berkas pengurusan nomor P-IRT. “Kemarin kita langsung uruskan berkasnya, tinggal turun tinjau lapangan sebelum dikeluarkan nomor P-IRT,” katanya.

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Dompu, kata Hj. Serim sebanyak 154 UKM dengan 108 produk. Terdiri dari kue basah kue kering, produk olahan jagung, produk olahan rumput laut dan hasil laut lainnya, madu, kopi, mete, terasi, gula merah dari tebu, gula halus, susu kuda dan produk lainnya. “Berdasarkan data 2017, ada 41 sertifikat halal di Dompu. 32 produk makanan dan 9 rumah makan,” terangnya.

Pengurusan sertifikat halal ini, kata Hj. Serim, difasilitasi Dinas Koperasi UKM Provinsi. Sementara di daerah hanya pengurusan nomor P-IRT. Tahun 2018 ini tidak ada yang difasilitasi pengurusan sertifikat halal karena anggarannya tersedot untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur kemarin. “Kita sudah koordinasi sejak awal untuk pengurusan sertifikat halal, tapi tahun 2018 ini tidak ada, karena anggarannya tersedot untuk Pilkada,” ungkapnya.

Ia pun berharap di tahun 2019 mendatang, Provinsi bisa memfasilitasi produk UKM di daerah untuk pengurusan sertifikat halal. Sertifikat ini sangat penting di tengah tumbuh kembangnya produk usaha rumah tangga dan tuntutan sertifikat halal atas produknya. “Legalitas produksi ini sangat penting untuk memberikan kepastian kepada calon konsumen,” katanya. (ula/*)