Dinas Dikbudpora KSB Pantau Pelaksanaan MOS

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Dikbudpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) yang dilaksanakan sekolah pada tahun ajaran baru ini.

Plt. Sekretaris Dikbudpora KSB, Aku Nurahmadin, S.Pd mengatakan, pihaknya telah membentuk tim pengawasan untuk memantau kegiatan MOS di seluruh sekolah. Tim terdiri dari dinas, dewan pendidikan dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbudpora di tingkat kecamatan. “Jadi kita ada tim tersendiri,” katanya kepada wartawan.

Iklan

Menurut dia, pembentukan tim ini seiring dengan terbitnya surat edaran (SE) Kemendiknas terkait pelaksanaan kegiatan belajar hari pertama tahun pendidikan 2016/2017. Di mana dalam surat tersebut Kemendiknas salah satunya telah menetapkan sejumlah larangan mengenai pelaksanaan MOS. “Yang dipantau di sekolah adalah pelaksanaannya terutama pelanggaran yang kemungkinan terjadi yang menjadi larangan kementerian,” tegasnya.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan MOS di sekolah, seluruh pihak harus terlibat dalam pengawasannya. Menurut Nurahmadin, pengawasan bukan saja menjadi tugas dinas dan tim yang dibentuk tetapi seluruh lapisan masyarakat terutama para wali murid. “Harapan kami masyarakat tidak menutup mata karena tim juga terbatas ruang geraknya,” sebutnya.

Selanjutnya mengenai menyebutkan, pelaksanaan MOS oleh sekolah tidak ditentukan jadwalnya oleh dinas. Sekolah diberikan hak mengatur jadwal MOS-nya selama tidak mengganggu waktu efektif masa kegiatan belajar mengajar. “Sekarang ini sudah ada yang mulai melakukan MOS. Dan mereka juga kita tetap awasi,” klaimnya.

Sementara itu berdasarkan pantauan media ini, masih ada saja sekolah yang ternyata melaksanakan MOS dengan melanggar ketentuan Kemendiknas. Jumat pekan lalu, siswa baru MTS Negeri Taliwang yang diarahkan mengikuti tabligh akbar di masjid agung Darussalam tampak mengenakan sejumlah menggunakan papan nama yang semestinya menjadi salah satu poin larangan Kemendiknas.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) KSB Drs. H. Syarifuddin yang dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui praktik tersebut. Menurut dia, meski berbeda kementerian, biasanya setiap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Kemenag kerap mengacu pada sistem kebijakan Kemendiknas. “Pasti juga berlaku di sekolah yang ada di bawah Kemenag. Makanya saya akan panggil kepala sekolahnya,” janjinya. (bug)