Dinas Dikbud NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (kiri) saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, sebagai salah satu kepala OPDyang sukses memperoleh nilai tertinggi dalam kualifikasi informatif.

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB meraih penghargaan badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB, pada Senin, 7 Desember 2020 di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada badan publik yang berhasil memberikan pelayanan yang informatif kepada masyarakat.

Piagam penghargaan itu langsung diberikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Ir. Ajeng Roslinda Motimori kepada Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., sebagai salah satu kepala OPDyang sukses memperoleh nilai tertinggi dalam kualifikasi informatif.

Iklan
Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan (tengah) berfoto bersama dengan kepala sekolah yang meraih kategori badan publik satuan pendidikan dengan kualifikasi informatif.(Suara NTB/ist)

Dinas Dikbud NTB merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 15 OPD yang meraih predikat informatif untuk badan publik kategori OPD. Dinas Dikbud NTB meraih total nilai 96,28, dan berada di peringkat keempat.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., menyampaikan, raihan penghargaan ini sebagai hasil dari ikhtiar pihaknya di Dinas Dikbud NTB selama 10 bulan terakhir. Pihaknya menata informasi multimedia. “Berbagai kegiatan atau informasi yang membutuhkan akses secara daring atau online¸ kami minta di Dikbud agar mudah diakses. Hasil yang kami peroleh ini cukup membanggakan,” katanya.

Menurutnya, di tahun ini dengan masa kerja kurang dari satu tahun prestasi yang bagus ditoreh Dikbud NTB melalui sosialisasi informasi publik. Ini merupakan bagian dari program Dikbud NTB melalui the power of 4P, yaitu profil, penampilan, pelayanan, dan prestasi. “Ini membuktikan pelayanan kami bagus dan terbuka, dan prestasi bisa kami raih,” ujar Aidy.

Aidy menjelaskan, ke depannya di bawah tanggung jawab Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BPTP) Dinas Dikbud NTB, untuk manajemen informasi dan publikasi dinas dan sekolah akan terus dirapikan. Nantinya akan berbasis daring dan kerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, agar mendapatkan informasi apa saja yang perlu dilengkapidari indikator yang masih kurang.

Sementara itu, untuk kategori badan publik satuan pendidikan dengan kualifikasi informatif, SMAN 5 Mataram berhasil meraih nilai tertinggi, disusul oleh SMKN 1 Lembar, SMAN 1 Sumbawa Besar dan SMKN 1 Taliwang. Aidy menjelaskan, ada 130 sekolah yang sudah memilikiPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satuan pendidikan untuk pelayanan keterbukaan informasi publik. Dari jumlahtersebut, sebanyak 20 sekolah menjadi sasaran monev dan diundang presentasi untuk penilaian akhir.

“Dari total sekolah negeri sekitar 271 sekolah, tentu kami harus pacu lagi dan evaluasi apa persoalannya. Di tahun 2021, di bawah BPTP satu per satu persoalan itu akan kita retas,” pungkas Aidy.

Untuk diketahui, hasil akhir dari Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terdiri atasempat kualifikasi yaitu: informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Kualifikasi terbaik atau tertinggi adalah informatif dengan skor terendah 90,00 dan terendah atau buruk adalah tidak informatif dengan skor di bawah 40,00.

Sementara itu, Ketua PPID Dinas Dikbud NTB yang juga Kepala BPTP Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Abdurrosyidin R., M.Pd., menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2020 ini, Dinas Dikbud NTB memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah kerja keras semua tim, khususnya di pengelola PPID.

“Dalam sepuluh bulan terakhir, saat ditunjuk menjadi ketua PPID, Kepala Dinas minta semua aktivitas dinas harus terpublikasikan dengan baik, melalui berbagai saluran, baik itu secara daring, maupun secara luring,” katanya.

Pihaknya berkoordinasi dengan bidang dan unit teknis di Dinas Dikbud NTB, membenahi website dan media online,serta memperkuat tim media sebagai lini terdepan.

“Komisi Informasi mensyaratkan publikasi melalui website resmi. Maka kami optimalkan website official yang ada.Demikian juga melalui media sosial, media cetak, dan media online lainnya” kata Rosyidin, sapaannya.

Di samping itu,ia juga sempat ragu, karena pada tahun 2019 Dinas Dikbud NTB hanya meraih kategori Cukup Informatif. Namun, dengan kerja keras dan dukungan timdalam waktu yang singkat, ia bersyukur predikat Informatif bisa diraih melampaui satu kualifikasi lainnya.

“Alhamdulilah hasil monitoring Komisi Informasi dan presentasi Kepala Dinasdihadapan TimKomisi Informasi memberikan apresiasi tertinggidengan kualifikasi Badan PublikInformatif kategori Organisasi Perangkat Derah” ujarnya.

Ke depan, Rosyidin menyampaikan, pihaknya akan mempertahankan raihan ini dan berupaya mendapatkan nilai lebih tinggi. Ia menargetkan, di tahun 2021 nanti nilai yang diraih Dinas Dikbud NTB bisa meningkat. “Kami juga akan mengoptimalkan peran PPID khususnya di SMA, SMK, dan SLB negeri. Harapan kami ada peningkatan signifikan. Kami juga dorong sekolah yang dikelola masyarakat memiliki PPID agar mempulikasikan kegiatan mereka,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Wagub mengaku bangga melihat partisipasi badan publik yang begitu meningkat dari tahun lalu. Hal ini disebutnya semakin mengukuhkan Provinsi NTB sebagai daerah yang terbuka dari sisi informasi.

“Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh paham, bahwa seluruh apa yang kita kerjakan, masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham. Sehingga, kalau masyarakat tahu dan paham, masyarakat akan ikut berkontribusi untuk mensukseskan program-program kita,” tuturnya.

Provinsi NTB yang beberapa waktu berhasil meraih predikat informatif tingkat di nasional, dikatakannya harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi di masa-masa mendatang. Untuk itu, Ia meminta Badan Publik yang masih dalam kualifikasi menuju informatif agar semakin meningkatkan kualifikasinya menjadi informatif.

“Saya sangat berharap, yang menuju informatif, apalagi yang menggawangi program-program unggulan ini harus tahun depan itu wajib informatif,” tambah Wagub.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan bahwa kerja keras menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi suatu modal penting dalam mewujudkan NTB yang gemilang. Dengan kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh, Ia yakin hal tersebut dapat terealisasikan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Ir. Ajeng Roslinda Motimori menjelaskan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, hal ini juga guna memberikan masukan kepada Badan Publik untuk perbaikan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) telah berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November lalu. Badan Publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104 Badan Publik, yang terdiri dari 44 Badan Publik OPD Provinsi NTB, 10 Badan Publik Kabupaten/Kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 11 Badan Publik Desa, 10 Badan Publik Puskesmas dan 4 Badan Publik BUMD.

“Monitoring Keterbukaan Informasi Publik NTB Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan pengisian kuesioner, pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner melalui data dan website masing-masing Badan Publik,” jelasnya.

Sementara untuk Monev Keterbukaan Informasi NTB tahun ini ditekankan pada empat indikator penilaian. Indikator tersebut antara lain, pengembangan website media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik.

Dalam laporannya, Ajeng mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi Badan Publik mengikuti monev meningkat dari tahun lalu. Terhitung, dari 104 Badan Publik yang di Monev, sebanyak 80,7 persen mengikuti proses Monev.

“Tingkat partisipasi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya diikuti oleh 59 Badan Publik,” ungkapnya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi pada suksesnya kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di tahun ini. “Kami ucapkan selamat, semoga anugerah ini menjadi motivasi bagi bapak ibu untuk terus meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di NTB,” tutupnya.(ron)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional