Diminta Jokowi Hijaukan Bukit Mandalika, Pemprov Bersurat ke Kementerian LHK

Mataram (suarantb.com) – Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghijauan terhadap perbukitan yang berada di sekitar kawasan KEK Mandalika, Pemerintah Provinsi NTB segera bersurat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kehutanan NTB, Madani Mukarom, Senin, 23 Oktober 2017.

“Saya sudah buatkan surat ke Menteri dari Gubernur, saya langsung tindaklanjuti untuk diadakan rehabilitasi. Karena itu kawasan taman wisata alam yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB kita tidak bisa masuk ke situ. Makanya kita harus bersurat ke menteri untuk menindaklanjuti instruksi Presiden untuk menghijaukan itu,” ungkapnya.

Iklan

Madani menjelaskan lahan yang ditunjuk Jokowi agar segera dihijaukan itu luasnya mencapai 484 hektare. Meski area tersebut berupa hutan, area tersebut bukan tupoksi wilayah Dinas LHK NTB.Sebab kawasan yang menjadi tanggung jawab Dinas LHK hanya hutan lindung dan hutan produksi.

“Kawasan konservasi itu kewenangan kementerian, makanya gubernur sudah bersurat. Makanya itu kita bersurat ke sana, apa itu nanti direhab semua atau gimana tergantung duitnya di Jakarta. Kementerian yang punya wilayah tupoksi,” sahutnya.

Tahun ini, Dinas LHK NTB sendiri telah menganggarkan penghijuan untuk lahan seluas 3.150 hektare yang dikelola oleh 11 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di seluruh NTB.

“11 KPH itu sudah jalan, sudah beroperasi dan sudah dapat dana dari Provinsi. Dulu komandonya di dinas kabupaten/kota sekarang kan ke Pemerintah Provinsi. Jadi saya pastikan pelanggaran kita angkat semua. Saya hadang semuanya tidak boleh ada perambahan lagi,” tandasnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here