Dilepas, Puluhan Hektar Hutan Produksi di Sumbawa

Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat memberikan sambutan saat menghadiri sidang Panitia Pertimbangan Land Reform.(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, mengikuti sidang Panitia Pertimbangan land reform di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa, Jumat, 23 Juli 2021. Terkait program redestribusi tanah di Sumbawa tahun 2021.

Sidang yang dipimpin Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumbawa, Subhan, S.ST, SH, ini juga diikuti beberapa dinas yang terkait langsung dengan program ini. Program redestribusi tanah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelepasan sebagian tanah kawasan hutan. Sekaligus menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat.

Iklan

Aturan yang mendasari dilaksanakannya program ini di kabupaten Sumbawa adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 295/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi dengan total seluas 46,7 Ha. Meliputi kawasan Desa Boak Kecamatan Unter Iwes, desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk, Desa Ledang Kecamatan Lenangguar, Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu, dan Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh.

Bupati Sumbawa dalam sambutannya berharap program redestribusi tanah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Menyadari rentannya penyalahgunaan kawasan hutan, Bupati meminta aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Salah satu yang ditekankan Bupati adalah pengawasan terhadap kawasan hutan di kecamatan Batulanteh yang menjadi penopang ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Sumbawa. (arn)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional