Dilaporkan Istri karena Poligami, Oknum Anggota DPRD Ini Terancam Dibui

Mataram (Suara NTB) – Oknum anggota DPRD Provinsi NTB, Junaidi Arif terancam bui. Legislator Udayana itu diduga menikah dengan wanita lain, Solatiah. Istri pertamanya, Halimatusadiah yang tak rela dimadu memperkarakannya secara pidana.

Junaidi digiring penyidik, Kamis, 18 Mei 2017 ke Kejari Mataram. “Pelimpahan bukti dan tersangka tahap dua,” kata Kasubdit IV PPA Ditrekrimum, AKBP Ni Made Pujawati. Junaidi disangkakan pasal 279 KUHP.

Iklan

Kasi Pidum Kejari Mataram, Safwan Wahyopie menjelaskan, pihaknya menerima pelimpahan berkas dan tersangka setelah penyidikan kasus itu dinyatakan lengkap.

“Memang benar penyerahan tersangka H Junaidi Arif dan istrinya yang dinikahi siri, Solatiah,” jelasnya dikonfirmasi terpisah.

Ia menjelaskan, dua tersangka itu dilaporkan korban, Halimatusadiah yang mencium gelagat suaminya telah bersama wanita lain. “Dilaporkan sembilan bulan yang lalu,” sebutnya.

Tak rela dimadu, korban melapor dan diproses penyidik Subdit IV PPA. Junaidi Arif diduga menikah lagi pada Maret 2017 di Selagalas, Mataram. Meskipun belum berpisah dengan istri pertamanya.

“Nikah siri boleh. Yang dilarang itu karena belum ada izin dari istrinya,” jelas Safwan. Tersangka Junaidi Arif disangkakan pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP, sementara Solatiah dijerat pasal 279 ayat 1 ke-2 KUHP.

“Dua-duanya kena. Suami ini mengetahui ada penghalang. Istri kedua tahu ada penghalang tapi tetap mengadakan pernikahan,” papar dia. “Halimatusadiah itulah sebagai penghalang menurut Undang-undang,” imbuhnya.

Barang bukti yang disita antara lain keterangan pernikahan dari KUA Gangga, KLU yang menerangkan pernikahan Junaidi Arif dengan Halimatusadiah. Serta keterangan ahli pidana dari Fakultas Hukum Unram.

Safwan menyebutkan, terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Korban pada saat tahap dua itu menandatangani surat perdamaian dengan jaminan tanah seluas 4 are dari tersangka.

“Tidak ditahan karena ada perdamaian para pihak, keluarganya juga sudah menjamin. Alasan subjektif dan objektif terpenuhi,” jelasnya. Tetapi proses hukum tetap berjalan.

Selama proses penyidikan di Polda NTB pun para tersangka tidak ditahan. Ia menambahkan, jaksa penuntut umum sedang menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.

Sementara penasehat hukum tersangka, Abdul Hafidz menerangkan, sebenarnya sudah ada upaya perdamaian tersangka dengan korban. Kasus itu juga menurutnya adalah delik aduan dan korban sudah mencabut laporannya.

“Sudah ada perdamaian-lah dari pelapor yang sudah bukan istrinya lagi. Mantan istri, sudah ada akta cerai dari pengadilan bulan Februari,” jelasnya.

Menurutnya, unsur penghalang yang disebut dalam pasal 279 tidak terpenuhi. “Sudah tidak ada penghalang. Laporannya juga sudah dicabut,” terang Hafidz.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi, SH, MH, mengatakan pihaknya turut menjadi penjamin agar tersangka tidak ditahan. “Kita mendampingi secara kelembagaan,” ujarnya ditemui usai ia menjenguk tersangka di ruang tahanan Kejari.

Mengenai sanksi etik terhadap tersangka, ia menyerahkan sepenuhnya terhadap mekanisme yang diatur lembaga. “Nanti anggota BK (Badan Kehormatan) yang akan bekerja. Apakah teguran lisan, tertulis, atau seperti apa,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah lewat sambungan telepon, Junadi Arif memilih bungkam, dan enggan untuk memberikan klarifikasi atas kasus yang tengah mengancamnya untuk masuk hotel prodeo itu. (why/ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here