Dikritik, Program Ijo Nol Dedoro

Tumpukan sampah di salah satu TPS liar di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung ini dikerumuni monyet. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Program Ijo Nol Dedoro yang diterapkan Pemda Lombok Barat (Lobar) menuai kritikan. Lantaran program ini masih sebatas menggaung di tataran Pemda Lobar, sedangkan di bawah belum ada gaungnya. Bahkan masyarakat juga belum banyak disentuh, sehingga tidak siap dalam hal pengelolaan sampah ini.

Politisi Partai Gerindra, L. Irwan mengatakan program Ijo Nol Dedoro bagus, namun kalau program ini didukung oleh berbagai kebijakan. Salah satunya, didukung oleh anggaran. Karena saat ini dlihat bahwa program Ijo Nol Dedoro tidak didukung anggaran.

Iklan

”Contohnya apa? Sampai hari ini DLH masih kewalahan dengan armada sampah. Dari sisi armada saja kita masih kewalahan. Lalu yang kedua, program ini masih sebatas gaungnya di Pemda. Tidak ada program ini disosialisasikan sampai ke tingkat bawah dan pengaplikasian di tingkat desa. Serta belum terintegrasi dengan program di Pemda,”kritik politisi asal Gerung ini, Selasa, 24 Agustus 2021.

Kenapa ini terjadi, tambahnya,karena dukungan kebijakan anggaran dan sosialisasi yang nyaris tidak ada. Bahkan untuk mendukung program ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)dalam melakukan pengadaan armada dibantu juga oleh pihak dewan melalui program pokok pikiran (pikir). Akan tetapi yang terjadi di lapangan, armada itu tidak dipakai sesuai fungsinya. “Kenyataan di lapangan dipakai untuk angkut batu bata, rumput. Karena sistem ini (Ijo Nol Dedoro) tidak sampai ke bawah, kalau sistem ini sampai dibawah maka enak sebenarnya. Tapi pertimbangan infrastruktur belum siap,”ujarnya.

Contoh kecil saja, kata dia, ada retribusi sampah di PDAM. Citra yang muncul di masyarakat, bahwa anggaran ini dipakai untuk pelayanan ke masyarakat khususnya pada  penanganan persampahan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, karena anggaran itu hanya numpang lewat dan disetor di DLH. Tapi tidak kembali ke DLH. Kalau saja anggaran itu, diberikan ke DLH untuk penanganan sampah, maka akan lebih maksimal penanganan sampah. Bahkan ada program penanganan sampah yang terkesan dipaksakan. Seperti TPS3R yang banyak tak berfungsi, diantaranya di Desa Babussalam dan Gerung Selatan. Kenapa tak berfungsi? Karena SDM masyarakat belum disiapkan.

Untuk itu ia sendiri memiliki konsep penanganan sampah, apalagi didukung roda tiga di desa. Penanganan sampah perlu dimulai dari bawah, dengan memberikan pemahaman di tingkat masyarakat untuk mengubah mindset. Barulah didukung dengan infrastruktur. Seperti yang diterapkan di KMPS Lapan beleq. Pembenahan dimulai dari bawah untuk mengubah mindset warga, barulah pelan-pelan infrastruktur, pengelolaan sampah.

 Sementara itu Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan program Ijo Nol Dedoro dilaksanakan, karena ingin Lobar banyak pepohonan. Atas dasar itu, pihaknya mengeluarkan peraturan seperti pohon pengantin untuk mendukung program ini.

Diakuinya, pelaksana program ini belum dikontrol semenjak pandemi. Nol Dedoro sendiri adalah gerakan bersama Pemda dengan masyarakat supaya di daerah ini tidak ada sampah. Sejauh ini sampah di Lobar mencapai 800 ton per hari. “Tertangani sekitar 200 ton, jadi ¼ yang tertangani sisanya tidak tertangani,”ujarnya.

Mendukung penanganan sampah ini, salah satunya dengan program tabungan siswa siswi berbasis sampah. Saat ini yang baru tercakup 49 sekolah dengan jumlah siswa 19.046 orang.  (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional