Diklarifikasi KPK, Begini Respon Bupati Dompu dan KSB

Mataram (Suara NTB) – Seluruh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diklarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai harta kekayaannya, pada Selasa, 22 Agustus 2017 siang kemarin, sejumlah bupati memberikan klarifikasi kepada tim KPK di Kantor Gubernur NTB.

Mereka yang memberi klarifikasi diantaranya, Bupati Kabupaten Suumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM dan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin.

Iklan

Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM yang dikonfirmasi usai memberikan klarifikasi ke tim KPK enggan membeberkan jumlah harta kekayaan yang dimiliki saat ini.

Sementara itu, Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menyebutkan total harta yang dimiliki sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada 2015 lalu sebesar Rp 74,6 miliar.

“Tadi itu hanya ditanya ulang saja. Apakah harta ini masih di bawah penguasaan bapak atau tidak, bagimana,” ungkap Bambang.

Ia menjelaskan, selama menjadi Bupati Dompu periode kedua ini, tidak ada tambahan harta kekayaan. “Laporan saya pada saat menjadi calon bupati lagi Rp 74,6 miliar. Sekarang, itu yang dikonfirmasi. Ndak ada tambahan selama menjadi bupati (periode kedua),” kata pria bertubuh tinggi dan besar ini.

Terkait dengan pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN di Dompu, Bupati mengatakan KPK beberapa kali melakukan sosialisasi ke sana. Ia mengaku selama ini belum ada pemberian sanksi kepada pejabat wajib LHKPN yang tidak menyerahkan kewajibannya.

Ia mengatakan akan mengecek aturan yang dikeluarkan Pemprov NTB  terkait LHKPN ini. Termasuk mengenai pemberian sanksi bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN untuk dapat diterapkan di Dompu.

Sementara itu, Bupati KSB, Dr. Ir. HW. Musyafirin, MM yang dikonfirmasi terpisah enggan membeberkan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK. Ia mengatakan, KPK hanya mengklarifikasi jumlah harta yang dilaporkan selama ini.

“Apa yang sudah kita lapor, itu disampaikan. Dibaca kemudian dicocokkan apakah betul. LHKPN yang baru nanti  2018 dilaporin. Jadi pada saat 2015, itu yang diklarifikasi dulu. Kita kan LHKPN terakhir 2012 pada saat menjadi Sekda,” terangnya.

Ia menambahkan, KPK hanya mengklarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya. Apakah harta tersebut masih ada atau terjadi perubahan. “Berapa pendapatannya sekarang, estimasi, berapa gajinya tahun  2018 baru dilaporkan,” tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional