Dikes NTB Ingatkan Bahaya ‘’Pesudo-Zonasi’’ Covid-19

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Seperti di daerah lainnya, zonasi pandemi virus Corona (Covid-19) di NTB ditujukan sebagai rujukan pemerintah dalam melakukan penanganan. Kendati demikian, potensi zonasi tersebut untuk bersifat pseudo atau semu terbilang cukup tinggi. Terutama jika melihat perbandingan jumlah kasus positif dengan pelacakan kontak yang dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menerangkan, dalam standar kesehatan pelacakan kontak satu orang pasien positif Covid-19 minimal dilakukan pada 30 orang yang memiliki hubungan erat dengan pasien. ‘’Kita sekarang jumlah kontak erat itu 30.478 orang, total pasien (positif) kita 3.908 orang. Jadi masih 1 banding 10 kita, itu masih sedikit,’’ jelasnya, Selasa, 27 Oktober 2020.

Iklan

Dengan kapasitas pelacakan tersebut, NTB sampai saat ini disebutnya belum dapat benar-benar menentukan zonasi secara akurat. ‘’Kita bisa menyatakan (zonasi) betul-betul kuning, oranye, hijau, merah itu kalau sudah bisa (perbandingan pelacakan kontak) 1 banding 30,’’ ujar Eka.

Kendati demikian, hal tersebut ditekankan bukan sebagai akibat tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah. Di mana NTB saat ini memiliki tujuh laboratorium pemeriksaan yang diakomodir oleh dua laboratorium mandiri dari pihak swasta dan lima laboratorium milik pemerintah.

“Itu cukup untuk melakukan pemeriksaan. Kurangnya pelacakan ini lebih karena (masyarakat) takut diperiksa, menghindar. Dari dulu kita (pelacakannya) 1 banding 10. Memang ada beberapa kelompok yang hasil pelacakannya banyak, tapi untuk beberapa kelompok itu kita kesulitan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan pihaknya, sampai dengan 26 Oktober 2020 tiga kabupaten di NTB termasuk dalam zonasi kuning penyebaran Covid-19. Antara lain Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa.

Untuk zonasi oranye diisi oleh tujuh kabupaten/kota. Antara lain Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Dengan zonasi yang masih bersifat semu, maka daerah-daerah yang masuh dalam kategori membaik ditegaskan Eka tidak memiliki alasan untuk melonggarkan pembatasan yang dilakukan. “Zonasi itu adalah pendoman kita, tapi bukan menjadi alasan pelonggaran,” ujarnya.

Dicontohkan seperti Kota Bima yang pada awal penyebaran Covid-19 di NTB sempat masuk dalam kategori zona hijau. “Begitu hijau dilonggarkan, langsung merah. Jadi zonasi itu hanya pedoman, apakah masyarakat bisa bertahan. Syukur kalau masyarakat kita bisa bertahan,” jelasnya.

Kendati demikian, dengan data terakhir yang masuk pihaknya sangat bersyukur dengan berkurangnya tingkat kematian pasien. Mengingat zonasi juga berhubungan erat dengan penghitungan angka kematian tersebut.

“Angka kematian kita mulai turun. Sudah tiga hari tidak ada kematian. Mulai tiga minggu yang lalu kita juga sudah bersurat kepada Kepala Dinas kabupaten/kota. Mereka kita minta mulai screening kepada ibu hamil dan lansia dengan komorbid,” terangnya.

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin pemeriksaan awal yang lebih cepat terhadap kelompok-kelompok rentan tertular. Terlebih alasan peningkatan kematian beberapa waktu lalu akibat banyaknya pasien yang terlambat memeriksaan kesehatan.

“Sekarang kita minta tangkap saja, discreening. Kalau ketemu reaktif kita lanjutkan. Kita mulai lebih awal menemukan pasien covid. Jadi kita mengarahkan kesadaran masyarakat untuk tidak takut datang ke sarana kesehatan,” tagasnya. (bay)