Dikes: Jangan Sampai NTB Seperti DKI Jakarta

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mengingatkan masyarakat dan Pemda tetap waspada meskipun kasus baru Covid-19 di daerah ini mulai melandai. Melandainya kasus baru Covid-19 jangan sampai membuat lengah yang dapat membuat terjadinya lonjakan kasus.

Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A mengatakan, NTB tidak ingin seperti DKI Jakarta yang kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19. Sehingga, Pemprov  DKI Jakarta akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Iklan

‘’Maka, walaupun kasus baru di NTB melandai, kita harus tetap waspada. Kita tak ingin apa yang terjadi di DKI Jakarta. Atau apa yang kita alami awal Juni lalu, dimana kasus naik secara drastis terulang kembali di NTB,’’ ujar Eka di Mataram, kemarin.

Eka menjelaskan, apa yang terjadi di DKI Jakarta polanya sama seperti yang pernah terjadi di NTB. Pada bulan Juni, kasus Covid-19 di DKI Jakarta mulai menurun dan melakukan transisi menuju new normal. Setelah itu diberlakukan, dalam satu bulan terakhir, kasus Covid-19 di DKI Jakarta kembali meningkat tajam sehingga diputuskan kembali PSBB.

‘’Kita pernah mengalami hal yang sama. Pada bulan Mei, kasus baru di NTB sudah melandai. Tapi pada saat itu terjadi pelonggaran aturan-aturan saat Hari Raya Idul Fitri. Akibatnya, angka terkonfirmasi positif baru di NTB naik tajam hingga akhir Agustus,’’ katanya.

Dan sekarang, kasus Covid-19 di NTB kembali melandai. Penambahan kasus baru setiap hari lebih rendah dibandingkan kasus sembuh. Artinya, mulai melandai jumlah kasus Covid-19. Tetapi, kata Eka, semua  harus waspada.

“Karena kita pernah mengalami hal itu, pada saat kasus melandai, semua orang abai, tidak mengikuti protokol kesehatan. Maka kasus baru kembali naik,” ujarnya mengingatkan.

Eka mengatakan, untuk mengembalikan kasus Covid-19 yang kembali melandai di NTB  butuh waktu tiga bulan. Untuk itu, perlu peran semua pihak, bukan saja petugas kesehatan. Petugas kesehatan adalah garda terakhir dalam penanganan Covid-19.

‘’Tapi masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan, sehingga tak terjadi penularan. Dan kasus baru bisa kita kendalikan,’’ katanya.

Eka menyebutkan, NTB masih punya tiga PR terkait dengan pengendalian infeksi Covid-19. Yaitu, angka positif rate yang masih di atas standar. Kemudian angka kematian yang masih tinggi dan komparasi antara tracing dan testing yang belum tercapai sesuai standar. Sedangkan untuk tingkat kesembuhan pasien Covid-19, Eka mengatakan angkanya sudah di atas 78 persen.

Untuk menekan kasus kematian, apabila orang yang bergejala lebih awal ditemukan maka penanganan kesehatan akan lebih cepat dilakukan. Sehingga sebagian besar pasien akan sembuh. “Sehingga angka kematian bisa ditekan,” katanya.

Eka kembali mengatakan apa yang terjadi di DKI Jakarta dan NTB polanya mirip. Meskipun dalam skala yang berbeda. “Polanya mirip. Karena itu, kejadian di DKI menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kewaspadaan kita harus ditingkatkan. Covid-19 masih ada, pandemi belum berakhir. Maka kewaspadaan harus tetap dijaga,” imbuhnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama di perkantoran. Menteri PANRB sudah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, dan bupati/walikota untuk menata kembali jadwal berkantor ASN yang ada di Indonesia, termasuk NTB berdasarkan zona risiko. Untuk daerah risiko tinggi atau zona merah maksimal 25 persen ASN yang masuk kantor,  risiko sedang atau zona oranye maksimal 50 persen, risiko rendah atau zona kuning maksimal 75 persen  dan tanpa risiko atau zona hijau sebesar 100 persen.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai Kamis (10/9)  sebanyak 2.909 orang.  Dengan rincian 2.288 orang sudah sembuh, 172 meninggal dunia, serta 449 orang masih positif. Sedangkan jumlah kasus suspek sebanyak 11.124 orang dengan perincian 377 orang (3%) masih dalam isolasi, 260 orang (2%) masih berstatus probable, 10.487 orang (95%) sudah discarded.

Jumlah kontak erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 21.543 orang. Terdiri dari 1.374 orang (6%) masih dalam karantina dan 20.169 orang (94%) selesai karantina.

Sedangkan pelaku perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 75.288 orang. Pelaku perjalanan yang masih menjalani karantina sebanyak 1.330 orang (2%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 73.958 orang (98%). (nas)