Dikbud NTB akan Lunasi Kerugian Negara

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berkomitmen melunasi kerugian negara pascadiadili Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Kerugian negara temuan Inspektorat Provinsi NTB diakui sudah dilunasi, sementara kerugian negara temuan BPK Perwakilan Provinsi NTB akan dilunasi nantinya.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 4 Januari 2019 menjelaskan, kerugian negara temuan Inspektorat Provinsi NTB sudah dituntaskan oleh pihaknya. Sementara temuan kerugian negara dari BPK Perwakilan Provinsi NTB, masih belum, tapi akan dilunasi secara bertahap.

Iklan

‘’Sudah tuntas temuan Inspektorat, sudah ditindalanjuti 100 persen, yang belum tuntas itu temuan  BPK,’’ jelasnya.

Dari rekapitulasi data kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2018, menunjukkan kerugian daerah dari SKPD penanggung jawab yaitu Dinas Dikbud NTB sebesar Rp2.268.488.265,00. Data kerugian ini menurut Suruji sudah tuntas.

Sementara dari data rekapitulasi kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB  tahun 2013 sampai dengan 2018, menunjukkan kerugian daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Dikbud NTB sebesar Rp772.442.733,19. Dari jumlah itu, sudah dilakukan setoran berjumlah Rp217.498.253,96. Tersisa Rp554.944.479 yang akan dilunasi secara bertahap.

Menurut Suruji temuan kerugian negara itu biasa terjadi di semua OPD, seperti administrasi yang kurang atau temuan pada pengadaan barang dan jasa. ‘’Diminta untuk dilengkapi, kalau tidak ketemu, direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas daerah, itu biasa. Dan semua OPD pasti ada (temuan kerugian negara),’’ ujarnya.

Intinya, kata Suruji, temuan itu dikomunikasikan dengan memanggil rekanan dan PPK sehingga ditemukan kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan itu barulah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP). (ron)