Dihentikan Warga, Proyek Penataan Kawasan Pantai Kuta Terancam Molor

Praya (Suara NTB) – Penyelesaian proyek penataan kawasan Pantai Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terancam molor. Setelah lahan tempat pelaksanaan proyek diklaim warga desa setempat. Tidak hanya mengklaim, warga juga menghentikan paksa pengerjaan proyek tersebut.

Pantauan Suara NTB di kawasan Pantai Seneq Kuta yang diklaim warga, Senin, 19 Juni 2017, menunjukkan, praktis tidak ada aktivitas pekerjaan di kawasan tersebut. Padahal material proyek sudah siap di lokasi proyek. Pekerja juga sudah disiapkan oleh pihak rekanan penataan kawasan Pantai Kuta tersebut.

Iklan

“Aktivitas pekerjaan penataan Pantai Kuta di wilayah Pantai Seneq sejak beberapa hari yang lalu dihentikan oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan,” aku Humas ITDC H. Adi Sujono yang dikonfirmasi di sela-sela kegiatan pasar murah di Desa Kuta.

Terhadap persoalan ini, pihaknya bersama dengan rekanan proyek sudah melakukan pendekatan kepada warga yang mengklaim lahan dengan meminta warga melayangkan gugatan secara hukum tanpa mengganggu pelaksanaan proyek.

Namun nyatanya upaya tersebut gagal. Warga yang mengklaim lahan tetap ngotot untuk menghentikan pelaksaan proyek penataan kawasan Pantai Kuta hingga sekarang ini. “Karena dihentikan oleh warga, pihak rekanan tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Pihaknya mengaku heran, masih ada klaim lahan dari warga. Padahal lahan yang diklaim sudah dinyatakan tuntas oleh tim percepatan penyelesaian persoalan lahan KEK Mandalika dengan telah dibayarkannya dana kerohiman di semua titik lahan bermasalah di kawasan tersebut.

“Kita kira dengan telah dibayarkannya dana kerohiman kepada warga pengklaim lahan beberapa waktu lalu, sudah tidak ada persoalan lahan lagi. Tapi ternyata masih ada klaim dari warga,” terangnya.

  Oknum Mantan Anggota DPRD Lobar Berutang di Proyek Jalan

Adi mengatakan, kalau persoalan tersebut tetap berlanjut pihaknya tidak berani menjamin pelaksanan proyek penataan kawasan Pantai Kuta bisa tuntas tepat waktu. Bagaimana tidak, berapa waktu yang terbuang percuma akibat persoalan ini.

“Harapan kita pemerintah daerah bisa ikut membantu penyelesaian persoalan ini. Jangan sampai hanya karena ada satu persoalan, sampai menganggu keseluruhan pekerjaan,” ujarnya.

Karena semua pekerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah punya jadwal dan target tersendiri. Kalau muncul persoalan di lapangan, bisa-bisa proyek tidak bisa tuntas tepat waktu.

“Penataan kawasan Pantai Kuta inikan demi kepentingan kita bersama. Jadi harusnya didukung semua pihak. Kalaupun kemudian masih warga yang merasa memiliki lahan, silakan tempuh jalur hukum. Jangan main hadang seperti ini,” tandas Adi. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here