Dihadiri Sekretaris TNP2K, Dompu Mulai Terapkan SIPPD dalam Perencanaan

Dompu (Suara NTB) – Pemda Dompu mulai menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) pada proses musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) Kabupaten Dompu tahun 2017 untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018. Sistem ini untuk memutus program kegiatan yang muncul di tengah jalan tampa melalui perencanaan.

Musrenbang Kabupaten Dompu yang mengangkat tema ‘Memacu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan daya saing agribisnis dan UMKM serta peningkatan kualitas infrastruktur dengan perencanaan pembangunan daerah yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS)” ini terlihat spesial. Sebab, kegiatan ini dihadiri langsung Sekretaris eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) RI, Dr. M. Arif Tasrif sebagai upaya dini sinkronisasi penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah pusat. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, MSc, MM, MTP juga langsung hadir tanpa diwakili dari sebelumnya selalu diwakili oleh jajaran di bawahnya.

Iklan
Para peserta kegiatan Musrenbang Kabupaten Dompu 2017.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat pembukaan Musrenbang Kabupaten di pendopo Bupati, Senin (13/3) mengatakan, E-planning yang mulai dilaksanakan pada proses Musrenbang tahun ini akan mengunci munculnya program yang masuk di tengah jalan. Pokok pikiran anggota Dewan yang menjadi bagian dari perencanaan politis, juga harus masuk dalam perencanaan ini.

“Alhamdulillah hirabbil ‘alamin. Jadi yang kita olah nanti, adalah rencana yang sudah dimasukkan dalam Musrenbang ini. Tidak ada lagi yang muncul tiba-tiba. Kita tidak ingin pada suatu saat menjadi masalah. Jadi benar-benar kita lakukan sesuai prosedur, sesuai mekanismenya, sesuai aturannya dan kita bisa nyaman,” kata H. Bambang.

Bupati juga mengungkapkan, apa yang akan dilakukan kedepan harus berbasis data. Sekretaris eksekutif BNP2T RI, Dr. M. Arif Tasrif akan menjelaskan data – data yang sudah diolah dan bisa menjadi acuan dalam pembangunan kedepan. “Membangun data kadang – kadang sulit. Tapi membangun tanpa data, itu jauh lebih konyol lagi,” tegas H Bambang.

H. Bambang juga mengajak peserta Musrenbang untuk menjadikan cerita sukses pembangunan Kabupaten Dompu hingga pada 2012 lalu peningkatakan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,89 persen karena jagung. Tapi kemudian melambat daya ungkitnya dan ini menjadi tantangan kedepan. Begitu juga dengan beberapa komoditi perkebunan di Pekat kini harganya cukup tinggi dan stabil, salah satunya dipengaruhi oleh faktor jalan dan akses.

Suasana pembukaan Musrenbang Kabupaten Dompu 2017.

Kepala Bappeda dan Litbang NTB, Ir Ridwan Syah, MSc, MM, MTP pada kesempatan yang sama, mengingatkan proses perencanaan ini tidak bisa dilihat sebagai rutinitas, tapi dimaknai membangun sinergisitas mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten. Ada tiga indikator yang tidak boleh tidak ada dalam RPJMD yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat pertumbuhan pengangguran.

Dalam proses penganggaran, pengalokasian harus berdasarkan program prioritas dan tidak lagi bertumpu pada bagi – bagi uang sesuai keinginan, membagi pagu berdasarkan SKPD. “Itu lagu lama. Sudah lama kami tinggalkan di provinsi, apalagi di level nasional,” tegasnya.

Untuk prinsip money follow function (membagi rata pagu berdasarkan SKPD), Ridwan Syah mengingatkan, agar tidak menganggarkan kegiatan yang tidak ada dalam RPJMD. Karena RPJMD merupakan wujud janji politik kepala daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan diutamakan skala prioritas dan tepat sasaran.

“Jangan menggarami lautan. Bagi-bagi rata, tapi tidak ada hasilnya. Kata kuncinya, fokus. Uang negara ini terbatas, apalagi uang daerah. Fiskal daerah kita juga terbatas. Sekali lagi, fokus. Fokus pada kebutuhan rakyat Dompu yang dituangkan dalam RPJMD, yang sudah diperdakan sebagai kesepakatan seluruh masyarakat Kabupaten di dalam perda yang dibahas bersama pemerintah dan DPRD,” katanya.

Kepala Bappeda NTB ini juga mengungkapkan, rapat terbatas dengan Presiden RI di istana negara yang menghadirkan Gubernur NTB. Selama tiga tahun berturut – turut pertumbuhan ekonomi di atas rata –rata nasional yaitu 5,52 persen, tapi angka kemiskikan juga masih tinggi. Itu artinya tidak ada korelasi yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya angka statistik, tapi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dompu dan KLU terpilih dari empat Kabupaten percontohnan di level nasional yang didampingi TNP2K untuk mencari model pembiayaan penanggulangan kemiskinan.

Saat ini, daerah sudah punya basis data terpadu, peta kemiskinan tiap desa dan bahkan ada nama serta alamatnya. Penanganan kemiskinan harus diarahkan kepada kelompok ini dan tidak bisa lagi menggunakan pola pendekatan daerah pemilihan (Dapil).

“Ndak pernah selesai kemiskinan kita, kalau masih like and dislike. Termasuk juga, sudah waktunya kita mengubah pola pikir  kita, kepada anggota Dewan yang terhormat. Uang pokir (pokok pikiran) itu, bersama – sama untuk penanggulangan kemiskinan. Yang namanya saja pokok pikiran, yang paling penting itu menangani orang miskin,” harapnya.

Dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur juga mengungkapkan, agar pelabuhan Kilo bisa segera dibangun dengan alasan potensi jagungnya untuk kebutuhan ekspor. Karena yang melekat dalam pikiran Presiden soal Dompu hanya gunung Tambora dan jagungnya.

“Saya perintahkan kepada menteri perhubungan untuk segera memulai pembangunan pelabuhan Kilo. Itu perintah Presiden, bukan perintah kepala Bappeda. Jadi kalau perintah Presiden tidak diindahkan juga, wallahua’lam. Insya Allah pelabuhan Kilo ini akan dibangun. Skema pembangunannya, penugasan kepada Pelindo III dan saya minggu lalu sudah berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Direktur Pelindo III, dan pejabat kementerian perhubungan untuk memastikan pelabuhan Kilo harus dibangun. Kami ingin paling lambat tahun 2018,” terangnya.

M. Tasrif Arif

Melalui musrenbang ini, Kabupaten sudah harus mulai dipetakan dengan baik. Seperti pelabuhan Kilo dibagikan kewenangan masing – masing dan dibuatkan tata ruang di sekitar kawasannya sehingga tidak kumuh. Begitu juga dengan rencana pengajuan taman nasional gunung Tambora sebagai geopark nasional sudah dipersiapkan mulai dokumen dan persyaratan lainnya.

Sementara Sekretaris eksekutif TNP2K RI, Dr. M. Arif Tasrif dalam pemaparannya soal kemiskinan, mengingatkan, kemiskinan bukan soal statistik, tapi soal kemanusiaan. Sehingga ketika kemiskinan sisa 1 orang sekalipun tetap sama besar kewajiban untuk dibantu dan ditangani. Ia pun mengingatkan arahan Prof Dr Budiono (mantan Wakil Presiden) selaku ketua TNP2K pertama, agar tidak mengaku sebagai orang beriman bila tidak peduli pada orang miskin. Jangan juga mengaku sebagai penganut konstitusi kalau tidak sungguh – sungguh bekerja menangani kemiskinan.

“Jangan pernah mengaku sebagai kepala daerah yang berhasil kalau tidak terlihat hasil kerjanya pada pengurangan kemiskinan,” kata Arif Tasrif mengutip pernyataan Wapres dalam pertemuan di Bidakara tahun 2011 lalu.

Untuk mengurangi kemiskinan, kata Arif, ada ilmu, konsep dan datanya. Dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu berubah. Fakta secara nasional, kemiskinan menurun maupun di Dompu. Tapi problemnya, bukan tidak bisa mengurangi kemiskinan, tapi tahun ke tahun ke tahun makin sulit dilakukan, makin lambat dilakukan. Itu artinya ada sesuatu yang harus disesuaikan dalam intervensi kebijakan yang dilakukan.

“Kalau mempertahankan cara lama terus – menerus, hampir pasti akan mengulang, bahkan bisa menaikan kemiskinan yang sudah melambat penurunannya tadi,” terangnya.

H. Abdul Haris

Sebelumnya dalam laporan acara pembukaan Musrenbang Kabupaten, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Drs. H. Abdul Haris, MAP menyampaikan, momen musrenbang Kabupaten yang menjadi tempat penajaman program prioritas untuk menjadi RKPD tahun 2018 sebelum ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Namun pada Musrenbang tahun ini, akan mulai diterapkan aplikasi SIPPD. Setiap usulan yang diusulkan dan disepakati dalam proses musrenbang akan terkunci dan terdokumentasi. Hal ini salah satu cara untuk mengembalikan perencanaan dan meredam proses berkembang pemikiran bahwa musrenbang sebagai hal yang sia – sia dan tidak dijadikan acuan dalam APBD.

“Musrenbang ini juga untuk penyelenggaraan prinsip klinis. Kita mencoba secara dini sinkronisasi dengan pemerintah pusat terkait penanggulangan kemiskinan, sehingga kita hadirkan khusus Sekretaris eksekutif TNP2K,” katanya.

Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin memberikan keterangan dalam jumpa pers kegiatan Musrenbang Kabupaten Dompu.

Karenanya, H. Abdul Haris berharap, pokok pikiran dari para anggota DPRD yang diserap dari hasil aspirasi masyarakat untuk disampaikan secara dini dan dapat dijadikan program yg tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Dompu.

Tantangan ini langsung dijawab Ikhwayuddin AK selaku pembicara mewakili lembaga DPRD Dompu. Ikhwayuddin sepakat dengan sistem e-planning yang mulai diterapkan dalam sistem perencanaan di daerah. Dengan demikian, tidak akan ada lagi program yang muncul di tengah jalan. (ula/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here