Digagalkan, Pengiriman 3.413 Ekor Burung Tanpa Dokumen

Pelepasan 3.413 ekor burung yang digagalkan pengirimannya dari Pelabuhan Lembar lantaran tak dilengkapi dokumen angkut. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Petugas  BKSDA NTB bersama TNI AL, Polsek KP3 dan Karantina Pertanian mengamankan 3.413 ekor burung yang rencananya akan dikirim ke Bali. Selanjutnya hasil sitaan ini kembali dilepasliarkan di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan, Lombok Barat Senin, 18 Maret 2019.

Ribuan burung yang digagalkan pengirimannya ini diantaranya, Burung Manyar 40 keranjang jumlah 30 ekor, Burung Kopi Cabe 1 keranjang jumlah 40 ekor. Burung Cabe 1 keranjang jumlah 40 ekor. Burung Opior 1 keranjang jumlah 30 ekor. Burung Kecial 42 keranjang jumlah 2.100 ekor. Burung Kepodang  9 keranjang  jumlah 90 ekor dan Burung Srigunting 1 keranjang jumlah 5 ekor.

Iklan

Penggagalan pengiriman ini berdasarkan informasi dari TNI AL kepada BKSDA Bali, tentang adanya truk sedang yang mengangkut satwa jenis burung menggunakan ferry beranjak dari Pelabuhan Laut Lembar sekira pukul 19.20 Wita pada tanggal 15 Maret 2019. Lalu pada pukul 02.10 Wita BKSDA Bali bersama TNI AL, Polsek KP3 Padang Bai dan Karantina Pertanian mengamankan salah satu truk besar dengan tujuan Tabanan yang membawa sekitar 100 keranjang dan kotak dengan bermacam-macam jenis burung.

Pemiliknya diketahui MK dari Karang Taliwang Cakranegara, Kota Mataram. Sebelumnya, petugas Pos Pelabuhan BKSDA Bali melakukan koordinasi dengan Petugas Pos Pelabuhan BKSDA NTB tentang masalah ini. Ivan Juhanda, Humas BKSDA NTB, mengatakan, jenis satwa yang digagalkan penyelundupannya ini tidak dapat dilepasliarkan di Bali karena bukan habitatnya.

“Sehingga diambil jalan tengah untuk mengembalikan satwa ini ke NTB dengan penolakan dari Karantina di Padangbai ke Karantina Lembar. Lalu diserahkan ke pihak BKSDA NTB,” demikian Ivan. Hasil keputusan bersama ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara BKSDA, Polsek KP3, Karantina Pertanian, LANAL di Lembar dan Padangbai dalam rangka meningkatkan kegiatan sinergitas pengamanan tumbuhan dan satwa liar.

Mengapa masih saja terjadi penyelundupan satwa? Kata Ivan, dugaannya karena keinginan para pihak untuk menangkap dan mengirim sebanyak-banyaknya burung ke luar daerah tanpa menggunakan kuota. Dirjen KSDAE telah menetapkan untuk penangkapan dan pengiriman burung, diberikan kuota di masing-masing daerah. Kuota ini diatur dengan penerbitan surat angkut dalam negeri yang dikeluarkan oleh BKSDA.

“Jenis burung yang digagalkan pengirimannya kemarin bukan jenis yang dilarang. Tapi penangkapan dan pengirimannya harus menggunakan dokumen resmi yang diterbitkan BKSDA. Pengurusan dokumennya sekitar Rp500.000 dan berlaku lima tahun. Langsung masuk ke penerimaan negara bukan pajak,” jelas Ivan. Sementara pada tahun 2018 lalu, juga berhasil digagalkan pengiriman 7.719 ekor berbagai jenis burung, termasuk yang dilindungi. (bul)