Difasilitasi Pemprov PKL NTB akan Diberi Keringanan Pembayaran Cicilan Bank

Ilustrasi Usaha mikro seperti PKL masih belum mendapat bantuan usaha dari pemerintah. (Wikipedia)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memfasilitasi pertemuan antara Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan yang ada di NTB. Para pelaku usaha kecil ini meminta agar diberikan keringanan pembayaran cicilan pinjaman bank di tengah kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

APKLI NTB menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa, 3 Agustus 2021 siang kemarin. Turut hadir Kepala OJK NTB, pimpinan bank BUMN yang beroperasi di NTB dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Iklan

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid mengatakan sejak pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Mataram Juli lalu, PKL di Kota Mataram dan seluruh NTB terkenda dampaknya. Penghasilan mereka turun drastis.

“Keluh kesahnya, ada tukang tagih setiap hari datang. Ada anak-anak atau keluarga yang harus dikasih makan setiap hari. Sementara jualan tidak laku,” katanya.

Ia mengatakan di Kota Mataram ada kebijakan Pemda bahwa PKL bisa buka lebih awal untuk berjualan. Meskipun PKL diberikan waktu lebih awal membuka lapak, tetapi jumlah pembeli berkurang karena ada pembatasan aktivitas masyarakat.

Ia menyebutkan PKL memiliki beban utang bervariasi. Ada yang mengambil pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta. “Ini jadi persoalan, tak bisa dibayar. Ada yang bayar harian, mingguan, bulanan,” katanya.

Pimpinan BRI Cabang Mataram, Bayu Adityo mengatakan ada dua hal yang bisa diberikan. Pertama, bagi nasabah existing atau nasabah Bank BRI, mereka yang terdampak pandemi Covid-19 akan diberikan relaksasi pembayaran pinjaman.

“Seperti penundaan pembayaran, penjadwalan ulang pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah dimiliki,” terangnya.

Kedua, kata Bayu, terkait dengan PKL yang membutuhkan bantuan permodalan. Ia menyebut ada tiga jenis pembiayaan KUR untuk UMKM.

Yaitu, KUR Ultra Mikro dengan nilai pinjaman sebesar Rp10 juta. Kemudian  KUR Usaha Kecil hingga Rp50 juta dan KUR Ritel sampai Rp500 juta. “Kami berikan relaksasi saat pemberiannya. Bulan pertama sampai enam, cuma bayar bunga dulu. Bunganya juga sangat ringan. Tapi mengangsur pokoknya setelah bulan ketujuh sampai periode waktu empat tahun bisa diangsur,” jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Mataram, Haris Budiman mengatakan, pihaknya membutuhkan data jumlah PKL yang ada di NTB. “Kalau datanya bisa cepat kita dapatkan, bisa langsung kita eksekusi,” ujarnya.

Pimpinan Bank BNI Cabang Mataram, Amirudin mengatakan bahwa memang PKL sangat terdampak dengan penerapan PPKM. “Sehingga kami konsen bekerjasama dengan PKL. Kami ingin PKL ini komunitasnya jelas,” katanya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional