Diduga Tidak Netral, Sejumlah Pejabat Loteng Terancam Pidana Pemilu

Pihak Bawaslu Loteng memberi keterangan terkait adanya pejabat di Loteng yang diduga tidak netral pada pilkada, Selasa, 29 September 2020. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Sejumlah oknum pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam terjerat tindak pidana pelanggaran pemilu. Menyusul beredar luasnya foto yang menunjukkan pada salah satu pasangan calon (paslon) viral di media sosial (medsos). Kasus itupun saat ini tengah diselidiki Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Loteng.

Sebanyak empat pejabat sudah dipanggil pihak Bawaslu Loteng untuk diklarifikasi terkait foto-foto tersebut. “Sudah ada yang kita layangkan panggilan,” aku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Loteng, Harun Azwari, S.H., saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Selasa, 29 September 2020.

Iklan

Masing-masing L. Is, Mu, MK serta Ja. Ke empatnya merupakan pejabat eselon II lingkup Pemkab Loteng. Namun demikian, jumlah pejabat yang akan dipanggil masih bisa bertambah. Tergantung hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu Loteng nantinya. “Dua atau tiga hari ke depan, hasil pengembangan peyelidikan kita sampaikan lagi,” janji Harun.

Untuk saat ini, pihaknya baru melakukan klarifikasi terkait foto-foto yang identik kepada salah satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng tersebut. Jika terbukti bersalah, para pejabat tersebut bisa dijatuhkan sanksi.

Tidak hanya saksi administrasi saja, tetapi juga sanksi pidana pemilu jika ditemukan ada unsur kesengajaan dalam kasus tersebut dengan ancaman kurungan paling cepat satu bulan hingga paling lama enam bulan dan atau denda minimal Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 10 tahun 2016, tentang Pemilu.

Pasalnya, dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan para pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut dilakukan pada masa kampanye. “Ini bedanya pelanggaran yang dilakukan pada masa kampanye dan sebelum kampanye. Di masa kampanye, pihak yang melanggar bisa dijerat dengan tindak pidana pemilu atau tipilu. Jika unsur-unsurnya terpenuhi,” jelasnya.

Usman Faesal, anggota Bawaslu Loteng lainnya menambahkan, Bawaslu Loteng turun melakukan penyelidikan setelah melakukan pengawasan menemukan foto-foto sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng tengah berpose dengan salah satu simbol salah satu paslon kepala daerah di Pilkada Loteng.

Ia pun menegaskan, Bawaslu Loteng akan menindak tegas setiap pelanggaran pemilu yang terjadi selama tahapan Pilkada Loteng tahun ini. Selama terbukti benar dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat. “Pasti kita tindak tegas sesuai regulasi yang ada,” pungkas Usman. (kir)