Diduga Terlibat TPPO, Operasional PPTKIS Dicabut

Agus Patria (Suara NTB/ars)

Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mencabut izin operasional satu perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena diduga terlibat human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pemprov mencabut izin operasional PT. IJ, karena direkturnya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengiriman 84 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB ayng ditampung di penampungan ilegal di Jakarta Timur, 27 Desember 2019.

Iklan

Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, penyelidikan dugaan human trafficking 84 calon PMI asal NTB telah membuahkan hasil dengan ditangkapnya Direktur PT. IJ. “Terhadap pelaku TPPO yang sudah ditangani Polda saat ini, ketika ada keterlibatan perusahaan, langsung kita nonaktifkan. Kita cabut izinnya, tidak boleh beroperasi di NTB,” kata Agus dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 4 Maret 2020.

Agus menjelaskan sejak pimpinan PPTKIS tersebut ditetapkan menjadi tersangka, Disnakertrans NTB langsung mencabut izin perusahaan tersebut. Ia menambahkan, akan berkoordinasi dengan Kemenaker RI  soal pencabutan izin operasional PPTKIS tersebut. “Sehingga dia bukan hanya di NTB yang tak boleh beroperasi, tetapi juga seluruh Indonesia,” tambahnya.

Agus menyebutkan sepanjang 2019, sebanyak 11 kasus human trafficking yang telah diputus oleh pengadilan. Putusan pengadilan terhadap pelaku human trafficking dinilai sudah cukup berat, karena tidak ada putusan pengadilan di bawah satu tahun. Rata-rata sebelas kasus human trafficking diputus oleh pengadilan 3 – 4 tahun penjara.

“Kita merasa dibantu oleh kerja keras Polda NTB. Kita harapkan juga masyarakat membantu. Karena kendalanya dalam kasus ini  kadang-kadang korban tak bersuara, keluarga korban tak bersuara,  sehingga sulit ketika pembuktian,” terangnya.

Sebelumnya, Kemenaker RI  memulangkan 84 calon PMI asal NTB  yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah, pada 16 Januari lalu. Keberadaan mereka terungkap dari Sidak Kemenaker di sebuah rumah di Jakarta Timur, DKI Jakarta, 27 Desember 2019. Calon PMI ilegal itu diduga merupakan korban calo atau sponsor. Mereka akan dipekerjakan pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga di negara Timteng seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain.

Para korban tersebut direkrut langsung calo atau sponsor. Iming-imingnya, imbalan duit antara Rp3-10 juta. Dari 84 calon CPMI asal NTB yang dipulangkan itu, sebanyak 15 orang berasal dari Lombok Timur, 30 orang dari Lombok Barat, 33 orang dari Lombok Tengah, 3 orang dari Sumbawa dan 3 orang dari Kota Mataram. (nas)