Diduga Terlibat Kampanye, Dua Kades Diproses Hukum

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman menyerahkan berkas kasus keterlibatan dua Kades di Kabupaten Bima yang ikut terlibat kampanye paslon nomor urut 2 dan 3 kepada jajaran Polrea Bima.(Suara NTB/Ist)

Bima (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima memperoses hukum  dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang melibatkan dua orang Kepala desa (Kades).

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman SH, mengaku pihaknya memproses kasus dugaan keterlibatan Kades Mbawa Kecamatan Donggo dan Kaddes Pesa Kecamatan Wawo dalam masa tahapan kampanye ini.

Iklan

“Sudah kami proses dan berkas kasusnya telah dilimpahkan ke Polres Bima,” ujarnya, Selasa, 27 Oktober 2020.

Lebih lanjut Ia menjelaskan keterlibatan kedua kades tersebut dalam tahapan kampanye Pilkada Bima 2020. Dirinya mengakui kedua kades tersebut diduga memihak kepada pasangan calon (paslon) yang berbeda. “Jadi dua kades ini memihak terhadap paslon yang berbeda,” ujarnya.

Kades Mbawa kata dia, diduga terlibat atau mengikuti kegiatan kampanye paslon nomor urut 2 , H. Syafrudin M. Nor dan Ady Mahyudin (Safa’ad). Sementara Kades Pesa diduga terlibat kampanye paslon nomor urut 3, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. Dahlan M. Noer M.Pd (IN-Dah).

“Proses penanganan pelanggaran serta kajian yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari sebelum berkas kasus dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan ke Polres Bima,” ujarnya.

Sebelum berkas perkara dilimpahkan,  Bawaslu telah melakukan proses klarifikasi terhadap beberapa orang saksi yang melihat dan menyaksikan peristiwa. Kemudian dilakukan pembahasan pertama dan kedua oleh unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam wadah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Dari hasil pembahasan, disimpulkan telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan berdasarkan dua alat bukti yaitu dokumentasi serta saksi-saksi,” terangnya.

Ia menegaskan, kedua kades itu diduga melanggar Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 188 UU nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Di dalam pasal ini menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, POLRI, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” pungkasnya. (uki)