Diduga Terjadi Pungli di PKB

Inilah UPT PKB di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru sering dikeluhkan oleh masyarakat. Baik berupa pegawai diduga tak melayani dengan baik hingga indikasi pungli. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berulangkali menerima laporan terkait pelayanan di Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Laporan berkaitan pelayanan serta indikasi praktik pungutan liar (pungli). Pengawasan longgar dinilai sebagai penyebab utama.

“Iya, saya sering menerima laporan seperti itu,” kata Mohan dikonfirmasi usai menghadiri rapat penyampaian LKPJ di Kantor DPRD Kota Mataram, Kamis, 28 Maret 2019.

Iklan

Kebenaran terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat di UPT PKB perlu dikroscek. Mohan mengaku pernah langsung turun melakukan pengecekan terhadap laporan diterima dari masyarakat. Tetapi, pejabat di PKB berkelit dan memastikan praktik itu tidak benar. “Pernah saya turun langsung mengecek ke sana,” akunya.

Terlepas dari laporan masyarakat tersebut, Dinas Perhubungan harus mengatensi persoalan – persoalan yang berkembang di masyarakat. Kasus ini penting dilakukan pengecekan, jangan sampai pelayanan terganggu oleh indikasi penyalahgunaan kewenangan.

Mohan meminta struktur di UPT PKB perlu dievaluasi. Dishub selaku induk harus melakukan supervisi. “Pejabat di sana penting mengetahui instrumen, sehingga tidak menyalahi kewenangan mereka,” kata Mohan mengingatkan.

Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh menyampaikan, laporan masyarakat akan dijadikan atensi untuk segera dilakukan perbaikan.

Terkait kemungkinan ada sistem yang salah dari pelayanan pengujian kendaraan di UPT PKB, Saleh tak memberikan komentar. “ Ya, kami atensi dan segera melakukan perbaikan,” jawabnya. (cem)