Diduga tempat Penari Striptis, Bupati Lobar Ancam Bekukan Izin Hiburan

Bupati Lombok Barat , H Fauzan Khalid

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid, rupanya geram setelah mendengar kabar penggerebekan tempat hiburan malam yang menyuguhkan tarian tanpa busana (striptis) di sebuah hiburan di wilayah Senggigi. Bupati mendukung langkah Polda NTB menindak tegas pelaku penari tanpa busana ini. Pihaknya pun membentuk tim investigasi untuk menelusuri persoalan ini, pemda mengancam membekukan izin hiburan tersebut.

“Iya, hal yang begini harus ditindak tegas. Saya mendukung langkah Polda NTB,” ungkapnya, akhir pekan kemarin.

Iklan

Bahkan lanjutnya, pemda akan membuat tim investigasi untuk mendalami isu tersebut. Dia mengaku, dalam waktu dekat tim investigasi itu akan dibentuknya. Mengenai proses yang dilakukan oleh Polda, dirinya membiarkan bekerja sesuai tugas fungsi selaku aparat penegak hukum.“Mungkin nanti tim investigasi yang kita bentuk akan berkoordinasi dan konsultasi dengan Polda NTB terkait tindakan yang akan diambil,” jelas dia.

Ia akan segera meminta pihak Satpol PP bersama perizinan meneliti izin dari tempat hiburan. Hanya diakuinya jika operasi sifatnya dilakukan oleh oknum akan sulit dilakukan pengawasan.  “Tapi itu yang akan kita minta cek,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Lobar Saeun mendukung pihak kepolisian jika hal itu benar terjadi. Sebab jika itu melanggar hukum sudah menjadi kewajiban pihak kepolisian untuk menindak. “Harus ditindak kalau benar itu,” tegasnya, kemarin.

Meski demikian pihaknya tidak ingin cepat menyimpulkan atas kasus itu. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pihak Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) dan mengklarifikasi kebenaran kabar itu. “Karena pariwisata itu harus punya etika, tidak sembarang menjual sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Itu tidak boleh,”  tegas pria asal Gunungsari itu.

Ia menilai kejadian yang terjadi pada waktu ini bukan konsep pariwisata Lobar. Pemkab Lobar dikatakannya pastinya sudah membuat aturan dan regulasi untuk menindaknya, sehingga kini perlu adanya pengawalan regulasi itu dalam hal ini pihak Satpol PP.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Herman yang dikonfirmasi belum bisa memberikan tanggapan banyak. Ia mengaku akan segera merapatkan lebih dahulu kepada anggota APH untuk memberikan keterangan mengenai kasus itu.“Saya rapat dulu sama anggota,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan jika tidak pernah ada pelayanan penari telanjang atau sexy dancer di tempat hiburan yang disangkakan tersebut. Hal itu langsung ia dengar dari manajernya.

“Orang tidak ada di sana, tidak ada sexy dancer di sana. Ada mungkin dancer, tetapi dia mengunakan busana yang baik,” kilahnya.

Menurutnya, jika ada penari telanjang di salah satu APH sudah mencoreng APH Senggigi. ‘’Bisa saja itu dilakukan oleh oknum, bukan pihak manajemen,’’ tambahnya. (her)