Diduga Tak Netral, 21 ASN Kabupaten Bima Dilaporkan ke KASN

Abdurrahman. (Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dilaporkan ke Komisi ASN karena diduga tak netral selama tahapan Pilkada 2020.

“Selama tahapan Pilkada 2020, sudah ada 21 ASN yang kita laporkan ke Komisi ASN karena tak netral,” kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman, S.H, Kamis, 17 September 2020.

Iklan

Lebih lanjut dikatakannya, laporan tersebut sudah mendapat respon dari Komisi ASN. Bahkan kabarnya juga, Komisi ASN sudah mengeluarkan sanksi rekomendasi kepada 10 ASN. “Sudah ada 5 ASN yang diberikan sanksi. Sedangkan 5 sisanya berproses,” katanya.

Kata dia, sanksi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN akan diteruskan ke Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberikan tindakan bagi ASN yang terbukti melanggar etik itu. “Sebelum ditetapkan Calon, yang berwenang memberikan tindakan atau sanksi terhadap ASN yang tidak netral, adalah PPK atau Kepala Daerah,” katanya.

Sementara, 11 ASN yang tidak netral lainnya masih berproses. Bahkan Bawaslu setempat, masih menunggu hasil yang diputuskan oleh KASN terhadap 11 ASN tersebut. “Masih kita tunggu hasilnya. Untuk sementara pelanggaran netralitas ASN yang paling banyak di NTB adalah Kabupaten Bima,” katanya.

Abdurrahman mengaku bentuk tidak netral puluhan ASN tersebut, seperti mengikuti atau menghadiri sosialisasi bakal calon tertentu. Kemudian mengarahkan massa pendukung bakal calon. “21 ASN yang tidak netral ini kita tangani berdasarkan laporan dari masyarakat dan temuan,” katanya.

Mencegah pelanggaran serta tidak netralnya ASN dalam tahapan Pilkada 2020, Abdurrahman menambahkan pihaknya tetap melakukan berbagai upaya. Seperti intens sosialisasi dan mengeluarkan surat imbauan. “Ini sebagai bentuk langkah pencegahannya. Namun jika tidak bisa dicegah, tentu akan kita tindak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (uki)