Diduga Pungli, Warga Lingsar Adukan Dugaan Pemotongan BLT DD ke Ombudsman

Warga Lingsar yang keberatan pemotongan BLT DD.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Dugaan penyunatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kembali mencuat di Lombok Barat. Setelah sebelumnya di Desa Bukit Tinggi menyeret oknum Kades setempat, kali ini dugaan pungutan liar (Pungli) BLT DD terjadi di Desa Lingsar.
Bantuan yang diterima warga setempat diduga disunat bervariasi. Ada yang Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu oleh oknum kepala dusun dengan alasan akan diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan. Warga yang keberatan mangadukan persoalan ini ke Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Sadri, warga Dusun Keling Desa Lingsar mengaku menerima BLT dari desa sebesar Rp600 ribu. Ketika mengambil uang tersebut di kantor desa, ia langsung diikuti oleh oknum Kadus. Saat itu, setelah menerima BLT ia bermaksud pergi ke sawah untuk bekerja. Oknum kadus ini kemudian menyetopnya di tengah jalan, persisnya di depan SMA untuk meminta uang tersebut. “Dia (oknum) minta uang Rp300 ribu, tapi saya kasih Rp200 ribu itu. Setelah saya kasih, dia pergi,”beber Sadri ditemui di Desa Lingsar, Sabtu, 4 Juli 2020.

Iklan

Alasan oknum ini mengambil uang tersebut karena ingin memberikan ke warga lain yang belum mendapatkan bantuan. Namun setelah ia menanyakan ke warga yang ingin diberikan uang, ternyata belum menerima uang tersebut dari oknum kadus. “Saya tanya ke warga yang mau diberikan uang itu, ternate ndak ada katanya. Warga itu belum diberikan uang itu,”aku dia.

Apakah ada musyawarah untuk pemotongan BLT DD ini? Diakuinya, tidak ada musyawarah atau kesepakatan entah berupa surat. Ia mengaku keberatan dengan pemotongan bantuan tersebut. “Saya keberatan,”tegasnya. Tidak saja dirinya yang mengeluh dengan pemotongan BLT ini, namun warga lainnya yang mendapat bantuan di dusunnya juga mengeluh. Namun dari sekian banyak warga yang dipotong, hanya dirinya yang berani bersuara.

  Polda Lengkapi Berkas Tersangka Pungli Prona Sekotong Barat

Herdianto, selaku kuasa warga yang keberatan dengan pemotongan BLT tersebut mengatakan pihaknya sudah melaporkan persoalan dugaan pemotongan BLT ini ke Ombudsman Perwakilan NTB. Sebelum melakukan langkah itu, pihaknya melakukan musyawarah dengan masyarakat. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
“Kami juga meminta klarifikasi dengan kepala dusun terkait dugaan pemotongan yang dilakukan. Klarifikasi dilakukan di rumah BPD bersama warga yang keberatan dan RT,”jelas dia. Saat dikonfirmasi oknum terkait mengakui bahwa bersangkutan melakukan pemotongan bantuan warga dengan alasan untuk uang rokok.

Oknum saat itu meminta agar persoalan ini tidak diadukan dan berharap diberikan kesempatan mengembalikan uang tersebut ke warga. “Tapi kami tunggu proses (pengembalian) dua sampai tiga hari, ternyata tidak ada pengembalian. Karena itu kami berinsiatif untuk melaporkan ke Ombudsman,”jelas dia.

Sambil menunggu proses di Ombudsman terkait aduan warga ini, ternyata tidak ada iktikad baik dari oknum tersebut untuk mengembalikan uang. Setelah itu, warga dari RT 1,2, 3 dan 4 berkumpul. Warga menuntut apabila proses hukum tidak berlanjut, meminta kadus untuk mengundurkan diri. “Kalau tidak mengundurkan diri, maka proses hukum akan tetap dilakukan oleh warga,”tegas dia.

Plt Kepala Desa Lingsar Juhaini mengatakan terkait persoalan pungutan BLT yang dilakukan oknum Kadus. Pihaknya sudah melakukan mediasi dua kali antara warga dengan kadus. Pihaknya memanggil lima warga yang diduga dipungut saat Ombudsman turun ke kantor Desa Jumat lalu menindaklanjuti aduan warga.
“Kami panggil warga, pertama mediasi Jumat pagi pada saat Ombudsman datang ke kantor desa, tapi warga yang datang tiga orang sedangkan dua orang tidak datang,”jelas dia.

Tiga warga ini pun sudah membuat pernyataan tidak keberatan dan dua orang belum. Kemudian pihaknya kembali melakukan mediasi, Sabtu, 4 Juli 2020, dua orang ini pun datang ke kantor desa. Hanya saja mereka belum mau mencabut laporan. Padahal uang sudah dikembalikan oleh oknum kadus. Dari dua orang ini, tinggal satu orang yang melanjutkan laporan.

  Bupati Lobar Minta Dugaan Pungli Parkir di Senggigi Diusut Tuntas

Pihaknya sendiri sudah membuat surat peringatan pertama kepada oknum kadus. Hanya saja, warga tidak mau menerima itu, karena mereka ingin agar kadus mundur. “Tapi kami sampaikan itu harus melalui prosedur, tentang bagaimana pemberhentian, kalau kami sudah berikan SP I,”tegas dia. Diakui, dugaan pungutan ini terjadi di salah satu dusun dan lima warga yang dipungut, dengan nilai bervariasi Rp50 ribu – Rp 200 ribu per orang. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here