Diduga Pungli SD/SMP, Sudenom Mulai Diadili

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom (paling kanan) usai menjalani pelimpahan tahap dua, Rabu, 21 November 2018 lalu, di kantor Kejari Mataram, didampingi penasihat hukumnya, Mochtar M Saleh dan Hijrat Prayitno. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom menjalani sidang perdana Jumat, 7 Desember 2018. Jaksa penuntut umum mendakwa Sudenom memungut uang dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram sejak Juli sampai September 2017.

Jaksa Oktavia Ading dalam surat dakwaannya, menjerat Sudenom dengan pasal 11 dan atau pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Iklan

“Terdakwa menyalahgunakan kewenangan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri berupa sejumlah uang Rp117,2 juta,” ujarnya di hadapan majelis hakim dengan ketua, Suradi.

Sudenom mengumpulkan uang dengan memanfaatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Sudenom meminta Kepala SMPN 2 Mataram, Lalu Suwarno dan Kepala SMPN 10 Mataram, H Tahir untuk menggelar rapat pada Juli 2017. Keduanya masing-masing ketua dan sekretaris MKKS.

“Saksi Suwarno dan saksi Tahir menyampaikan adanya permintaan uang dari terdakwa kepada para kepala SMP untuk membantu biaya pengobatan terdakwa,” kata jaksa.

Setiap kepala sekolah diminta mengumpulkan uang paling sedikit Rp500 ribu sampai yang paling banyak Rp2 juta. Sesuai kemampuan masing-masing kepala sekolah.

Permintaan dituruti. Sehari setelah rapat, uang sebesar Rp25 juta sudah terkumpul melalui Tahir. Namun pada kesempatan pertama di rumah terdakwa, Tahir hanya menyerahkan Rp5 juta. Sudenom meradang.

Jaksa Via lantas menirukan ucapan Sudenom kepada Tahir. “Untuk apa uang lima juta ini? Kapan lagi mereka bisa bantu saya. Coba bilang di sekolah-sekolah besar,” ucapnya.

Tahir pun menyerahkan ke Sudenomo sisa Rp20 juta yang sebelumnya disimpan di rumahnya. Via kembali mengutip ucapan terdakwa kepada para saksi.

“Untuk cuci otak sekali suntik biayanya Rp50 juta,” kata Via mengulang pengakuan Sudenom perihal kebutuhan berobatnya.

Ucapan Sudenom itu lantas memantik rasa iba Tahir dan Suwarno. Dua pengurus MKKS kemudian menaikkan batas setoran, dari yang semula Rp500 ribu menjadi Rp1 juta, yang awalnya Rp1 juta menjadi Rp2 juta. Begitu seterusnya sampai tertinggi Rp3 juta.

Urunan periode kedua sukses menghimpun Rp19,78 juta sehingga totalnya menjadi Rp44,7 juta. Sebab kurang, terdakwa mencoba mencari tambahan dari kepala SD.

Kabid Ketenagaan Disdik Kota Mataram, Hj. Sri Winarni mendapat titah dari Sudenom. “Saksi Sri Winarni menolak dengan mengatakan tidak berani dan tidak sanggup,” kata Via.

Tak habis akal, Sudenom memberi titah yang sama ke Kabid Dikdas Disdik Kota Mataram, H. LM Sidik. Ditindaklanjuti dengan menghubungi para kepala SD untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp2 juta.

Belakangan, Winarni juga yang menerima uang hasil pengumpulan para kepala SD yang jumlahnya Rp32 juta. Belum juga cukup, Sudenom kembali minta uang ke kepala SD yang belum berpartisipasi.

Kali ini melalui Kepala SDN 41 Mataram, Maraeni. Uang yang terkumpul lebih besar, yakni Rp40,5 juta. Total duit urunan kepala SD menjadi Rp72,5 juta.

“Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp117,28 juta dari 37 kepala SD dan 21 kepala SMP di Kota Mataram karena jabatan terdakwa sebagai kepala dinas,” tutup Via. (why)