Diduga Pungli, Dua Pegawai BPMP2T Diberi Surat Peringatan

Mataram (Suara NTB) – Dua pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada pemohon izin. Laporan pungli ini diterima langsung Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, MM dari pemohon izin. Dua pegawai ini pun langsung diberikan surat peringatan.

Demikian diungkapkan Cokorda kepada Suara NTB, Jumat, 14 Oktober 2016. “Saya panggil langsung dan saya berikan surat peringatan,” tegasnya. Kejadian ini memang telah terjadi sekitar lima bulan lalu, namun ia menegaskan tak menginginkan kembali hal ini terjadi. Ia ingin agar para pegawainya tetap menjaga kredibilitas dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Iklan

Bagi pegawainya yang melakukan pelanggaran, Cokorda mengatakan prosedurnya ialah dengan memberikan surat peringatan. Kepada dua pegawainya tersebut, ia juga memberikan nasehat agar tak lagi mengulang perbuatannya. Cokorda mengatakan nilai uang yang diduga diminta dari pemohon ini tak diketahui. “Saya terima (laporan) langsung dari teman (pemohon) saya dan langsung saya panggil,” ujarnya.

Selain memberikan surat peringatan, dua orang ini juga dipindah ke bagian lain. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, ia pun tetap melakukan pemantauan terhadap kinerja bawahannya. “Tetap saya pantau dan saya turunkan dia ke tugas lain. Sanksinya seperti itu,” jelasnya.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Cokorda mengatakan pihaknya telah menerapkan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ia menambahkan jika pelayanan di lembaganya ingin berjalan baik dan maksimal, maka aturan tersebut harus dijalankan. Apalagi yang berkaitan dengan pelayanan publik adalah hal yang sangat rentan dengan munculnya pungli.

Ia juga mengingatkan kepada para pengusaha atau warga lainnya agar jangan mengurus izin dengan menyuruh orang lain atau melalui oknum tertentu yang menawarkan jasa pengurusan izin. “Langsung saja ke sini (Kantor BPMP2T Kota Mataram). Kalau memang tidak sempat, bisa suruh adiknya, keluarganya, pegawainya,” ujarnya. Jika pemohon mendelegasikan orang lain untuk mengurus perizinan, maka harus disertakan dengan surat kuasa. “Tidak boleh orang yang tidak punya surat kuasa,” ujarnya. Cokorda menambahkan pihaknya juga akan langsung mengonfirmasi kepada pemohon izin apakah benar pemohon bersangkutan menunjuk orang lain untuk mengurus permohohan izinnya. (ynt)