Diduga Pungli Angkutan Batu Bara, Kades Lembar Selatan Diadukan ke Polsek

Giri Menang (Suara NTB) – Kades Lembar Selatan, L Salikin diadukan ke polsek Lembar oleh salah satu LSM di Lobar. Pengaduan ini terkait dugaan kasus pungutan liar (Pungli) pada proses pendistribusian batu bara dari pelabuhan ke Lembar menuju PLTU Jeranjang.

Besaran dana yang diduga dipungut oknum kepala desa ini berkisar Rp 5 juta sekali angkut. Pihak penyidik di Polsek Lembar saat ini telah mengumpulkan barang bukti berupa kuitansi. Selain itu penyidik telah memeriksa beberpa saksi dari pengelola penangangkutan batu bara.

Iklan

Demikian disampaikan Kapolsek Lembar, Ipda Agus Priyo Wahyono kepada wartawan di kantornya kemarin.

“Kades Lembar Selatan diadukan ke kami soal pungutan pendistribusian batu bara dari pelabuhan lembar ke jeranjang, besaran indikasi pungutan yang diaduan Rp 5 juta,” jelas Ipda Agus.

Dijelaskan, aduan ini diterima akhir bulan Oktober lalu dari salah satu LSM. Dalam aduan itu, diduga Kades Lembar Selatan melakukan pungutan terhadap aktivitas pendistribusian batu bara dari Lembar ke Jeranjang. Jumlah dana yang dipungut berkisar Rp 5 juta, berdasarkan barang bukti kuitansi yang telah diperoleh penyidik.

Dijelaskan, pihaknya saat ini masih mengumpulkan bukti berupa kuitansi pembayaran dan bukti keterangan saksi-saksi. Sejauh ini telah diperoleh beberapa kuitansi, sehingga perlu dicari tambahannya. Kalau sudah diperoleh cukup bukti, lanjutnya, pihaknya akan membuat dalam bentuk laporan polisi untuk dilakukan pengusutan. Selain itu, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dari pengelola pendistribusian batu bara.

Menurut hasil penanganan sementara, tindakan ini ada indikasi mengarah pada dugaan tindakan pungutan dan korupsi. Namun pihaknya belum bisa menyimpulkan, sebab perlu dilakukan pendalaman. Jika cukup bukti mengarah pada praktek korupsi, maka pihaknya akan melimpahkan kasus ini ke polres.

  2020, Sukiman Targetkan Tak Ada Masyarakat Lombok Selatan Krisis Air Bersih

Apakah ada indikasi kades lain yang perlu diklarifikasi? Menurutnya sejauh ini masih terfokus ke Kades Lembar Selatan. Namun tidak menutup kemungkinan desa lain juga bakal diklarifikasi. Ia menambahkan, penanganan aduan masyarakat ini pihaknya telah mengambil langkah-langkah pengumpulan bukti-bukti.

Menurutnya, jika memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini, maka akan dilimpahkan ke polres. Sementara ini, ia mengakui ada indikasi ke arah itu. “Namun perlu dikuatkan bukti dulu,” jelasnya. Menyoal apakah pungutan ini diatur dalam Perdes dan APBDes, sejuah ini belum ada tertera dalam Perdes ataupun APBDes. Karena itulah, hal ini bakal diklarifikasi ke pihak desa setempat.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kades Lembar Selatan, L Salikin mengaku belum tahu soal aduan tersebut. Ia balek bertanya ke media, siapa yang mengadukanya ke polsek.

“Siapa yang ngadu? Belum ada belum ada ke saya itu,” tukasnya. Ditanya apakah dirinya sudah dipanggil, ia mengaku belum ada panggilan soal ini.

Informasi yang diperoleh koran ini, bahwa pungutan ini dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Pihak desa memungut pihak perusahaan pendistribusi batu bara dengan dalih untuk biaya pembangunan kantor desa. Selain itu, pihak Kepala Desa diduga memungut dengan dalih kontribusi ke masyarakat yang dilewati kendaraan truk pengangkut batu bara.

Pihak desa diduga memungut pengangkutan kapal tongkang batu bara dan kendaraan truk pengangkut dengan nominal Rp 7 juta per bulan. Rinciannya, dari pengangkutan kapal tongkang senilai Rp 5 juta, ditambah pungutan truk pengangkut batu bara dari Lembar-Jeranjang senilai Rp 2 juta lebih. Kendaraan truk yang mengangkut batu bara ke Jeranjang dipungut dengan biaya per rate Rp 1500 – 2000 per rate. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here