Diduga, Perumahan di Kediri Dibangun di Lahan Produktif

Hermansyah, Arman Iswara.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Diduga salah satu perumahan di kawasan Kecamatan Kediri dibangun di atas lahan pertanian produktif. Pihak pemerintah kecamatan dan desa mengaku tak tahu pasti mengapa izin pembangunan bisa diberikan. Padahal diakui pihak kecamatan jika itu memang merupakan lahan produktif.

Menurut Camat Kediri, Hermansyah beberapa izin dan kajian dari dinas terkait atas lahan itupun sudah dikantongi oleh pihak pengembang.“Kajian teknis dari Dinas Pertanian ada, kemudian rekomendasi camat lama, dan ada dari kades terdahulu,” ungkap Hermansyah yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat, 18 September 2020.

Iklan

Ia menjelaskan, pihak kecamatan hanya berwenang memberikan rekomendasi untuk pengurusan izin selanjutnya. Selama itu tidak bertentangan dengan peraturan daerah. Itu pun, kata Hermansyah, pihak kecamatan baru berani mengeluarkan jika ada rekomendasi dari desa.

“Rekomendasi itu hanya berlaku selama 3 bulan dari ditandatangani. Kalau belum dibangun sampai waktu itu, jadi rekomendasi itu tidak berlaku,” bebernya.

Ia tak memungkiri jika pembangunan salah satu perumahan di tahap kedua itu di atas lahan produktif. Hal itu dipastikan pihaknya saat turun langsung mengecek ke lokasi. Mestinya, ada kajian teknis terhadap hal itu. Karena, meski ada rekomendasi dari desa, namun apabila lahan produktif pasti akan ditolak pihaknya.

“Dari mana kita tahu itu, hasil kita turun lapangan. Jadi tim dari kecamatan itu kita turunkan terkait rekomendasi itu,” jelasnya.

Sejauh ini, belum ada usulan rekomendasi yang masuk ke kecamatan untuk pembangunan tahap dua perumahan itu. Namun dikatakan Herman sudah ada beberapa unit rumah terbangun. Pihaknya hanya menerima surat usulan itu hanya pembangunan tahap pertama.

“Bisa saja dia bangun atas rekomendasi pertama, makanya saya cari pengembangnya memastikan,” sambungnya.

Jika pun sudah ada izin maupun rekomendasi untuk pembangunan, harusnya ada tembusan yang masuk ke Desa maupun Kecamatan. Karena dinilai Hermansyah, itu menjadi fungsi kontrol pihaknya atas pembangunannya.

Pembangunan perumahan itu juga diduga belum memenuhi ketentuan undang-undang. Sebab, beberapa fasilitas umum (fasum) belum semua disediakan. Diantaranya seperti tempat ibadah, drainase hingga tempat pembuangan sampah bagi warga setempat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Gelogor, Arman Iswara. Menurutnya, rekomendasi itu terbit sebelum ia menjabat sebagai kades. Termasuk saat pembangunannya.

“Ketika saat saya menjabat, saya panggil staf saya termasuk sekdes dan kadus setempat. Karena ini berbicara akan menghadirkan orang banyak. Saya tanya apa kesepakatan dari desa berbicara soal fasum,” ungkapnya.

Bukan tanpa alasan mengapa pihaknya mempertanyakan hal itu. Karena perumahan itu akan mendatangkan pendangan yang memukim disana. Namun dari informasi yang diperoleh ternyata pembahasan fasum itu belum dilakukan desa sebelum ia menjabat. Sehingga ia fokus memperjuangkan fasum dan falitas sosial (Fasos).

“Karena ketika dampak sosial warga meninggal, bisa kita bawa (fasum). Karena sekarang itu tidak ada,” bebernya.

Sementara itu Kasi Perizinan Non Usaha, DPMPTSP Lobar, Zakaki mengaku jika perumahan di kawasan Kediri yang dimaksud sudah berizin. Menurutnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) keluar pada 2018 lalu untuk pembangunan perumahan di kawasan itu. Sesuai dengan rekomendasi tim TKPRD Lobar. “Izinnya untuk 103 unit,” bebernya.

Terkait dengan pembangunan di atas lahan produktif, Ia menegaskan pihaknya hanya mengeluarkan izin sesuai rekomendasi tim TKPRD. “TKPRD Pun sesuai dengan kajian dari Dinas Pertanian,” bebernya. Menanggapi harapan kecamatan agar izin perumahan yang dikeluarkan ditembuskan kepada pihaknya. Ia mengaku jika pihaknya tetap melaporkan kepada kecamatan setiap bulannya. (her)