Diduga Permainan Oknum, Warga Keluhkan Pelayanan Sertifikat di BPN Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Warga mengeluhkan pelayanan pengurusan penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa. Seperti kejadian yang dialami Tini Kustiati warga Labangka I Kecamatan Labangka. Meskipun sudah menghabiskan uang belasan juta rupiah, sertifikat lahan pertaniannya seluas 4,8 hektar yang berlokasi di Labangka IV tak kunjung diterbitkan sejak diurus pada tahun 2013 lalu.

Kepada wartawan, Wati sapaan akrabnya menceritakan, kronologis pengajuan sertifikat pada 2013 lalu atas namanya. Pihak BPN mematok biaya untuk pengurusan kilat sebesar Rp 12 juta, dengan luas tanah dibagi dua dan akan diterbitkan dua sertifikat.

Iklan

Setahun berselang, BPN mengatakan jika sertifikat itu belum bisa diterbitkan, karena  ada pencegatan dari PT SAL. Menurut Wati, PT SAL telah membebaskan lahan milik masyarakat di lokasi tersebut kecuali lahan miliknya seluas 4,8 hektar.

Dia diminta oleh petugas BPN untuk meminta surat rekomendasi dari PT SAL yang menyatakan jika lahan miliknya tidak termasuk yang dibebaskan. Setelah ada rekomendasi itu, BPN berjanji akan menerbitkan sertifikat.

Dua tahun lamanya akhirnya rekomendasi yang diminta BPN diantar utusan PT SAL, tetapi sertifikat belum juga terbit. Ketika terus didesak, BPN kembali menyatakan jika tanah itu bermasalah karena ada surat pencegatan dari ahli waris berinisial HZ. HZ adalah putra dari H. Murad (ayah kandung Wati, dari istri pertama).

Tetapi surat pencegatan itu terbantahkan karena H. Murad kala itu masih hidup (Diketahui meninggal dunia September 2017 lalu). Diperkuat adanya surat hibah dari H. Murad kepada Wati atas persetujuan saudara-saudaranya yang diterbitkan di salah satu kantor notaris.

Namun, BPN mengaku sertifikat itu masih dalam proses dan berjanji seminggu akan terbit. Sebulan berselang tidak ada kabar, Wati kembali mendatangi BPN. Waktu itu, petugas BPN Lalu Syamsidar dan Fataruddin SH, mengatakan tanah itu terjadi tumpang tindih dengan tanah di sampingnya.

Ternyata, tanah milik Wati sebanyak 8 are diambil oleh HF pemilik lahan di samping tanah tersebut. Lalu pegawai BPN meminta agar masalah itu diselesaikan karena hanya inilah yang menghambat sertifikat tersebut belum bisa diterbitkan. Masalah itupun tuntas dengan adanya surat pernyataan dari HF. Namun sertifikat tak kunjung diterbitkan dengan alasan prosesnya ada di bagian pengukuran.

Wati bersama keluarganya pun mendatangi Wayan, pejabat pengukuran untuk meminta klarifikasi. Pejabat dimaksud meminta Wati mendapatkan tandatangan beberapa orang. Tetapi nama orang-orang yang diperlihatkan bukan pemilik lahan yang mengelilingi lahan milik Wati. Padahal, sudah ada tandatangan PT SAL selaku pemilik tanah sebagaimana permintaan BPN sebelumnya. Setelah terjadi perdebatan, pejabat Bagian Pengkuran itu menerima dan mengajukan berkas sertifikat itu kepada Kepala BPN Sumbawa, Ketut Diktasari, SH, MH, agar diterbitkan SK.

Wati dan keluarganya bertemu dengan Kepala BPN yang didampingi Fataruddin, SH, dan Aziz sekitar awal bulan lalu. Kepala BPN memutuskan dan memerintahkan jajarannya untuk cek lokasi. Meskipun sebelumnya sudah pernah dilakukan dan  tidak ada persoalan.

Kepala BPN meminta waktu satu minggu untuk menyelesaikannya. Setelah seminggu, tiba-tiba salah seorang petugas BPN atas nama Fataruddin SH menghubungi Wati menginformasikan jika tanah itu bermasalah. Katanya, tanah itu telah terjual seluas 2 Ha, dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris I Gede Sarwada SH M.Kn, tertanggal 11 Oktober 2013.

“Ini aneh setiap sertifikat itu hampir selesai, pasti ada saja informasi yang diberikan oknum BPN. Mereka sepertinya berusaha untuk tidak menerbitkan sertifikat. Kenapa ini semua muncul setelah ayah kami meninggal dunia. Kami semakin curiga sengaja proses sertifikat ini diulur-ulur sampai ayah kami meninggal dunia,” tuding Wati.

Ternyata, lanjut Wati, informasi yang diperoleh  tanah 2 hektar itu dijual oleh Lalu Pujiartha yang mengaku menerima surat kuasa menjual dari H. Murad. Tanah itu dijual kepada Ir. IGN Oktavianus Arif Subagio pada Tahun 2013 lalu.

Sepengetahuan Wati, ayahnya saat itu tidak pernah memberikan surat kuasa, apalagi kepada orang yang tidak memiliki hubungan kerabat. Ayahnya saat itu sudah sakit dan tidak bisa menandatangani sesuatu, hanya melakukannya dengan cap jempol. Ketika lahan seluas 4,8 hektar itu diukur pihak pertanahan pada Tahun 2014 lalu menyusul diajukannya permohonan sertifikat atas namanya (Tini Kustiati), hadir Lalu Pujiartha dan orang-orang yang terlibat dalam jual beli lahan itu sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli.

Tapi, mereka tidak memprotes atau mengatakan jika sebagian tanah itu sudah dijual. Selain itu tidak pernah ayahnya menerima uang penjualan tanah itu. Ibunya saat ini masih hidup dan tidak pernah menandatangani dan memberikan surat persetujuan adanya surat kuasa, apalagi pernah menerima uang hasil penjualan. “Saya pastikan semua tandatangan ayah dan ibu saya dipalsukan,” tukasnya.

Wati kemudian menemui Notaris I Gede Sarwada SH M.Kn, yang mengaku adanya akta jual beli itu. Namun berdasarkan kwitansi, pembelian tanah itu masih sebatas uang muka senilai Rp 28 juta dari Rp 100 juta seluas 2 hektar. Dalam pengurusan akta jual beli ini, dilengkapi sejumlah persyaratan yakni fotokopi KTP H Murad dan istrinya Siti Rahma. Ada juga surat kuasa yang ditandatangani H. Murad dan disetujui istrinya, Siti Rahma.

Gede mengaku tidak melakukan verifikasi dengan mendatangi H. Murad dan istrinya. Selain itu tidak ada dokumen berupa foto yang memperlihatkan H. Murad menandatangani surat kuasa. Saat itu, kata Wati, Gede berdalih ketika persyaratan itu lengkap, maka diproses. Serta tidak perlu melakukan cek and ricek apakah surat kuasa atau dokumen lainnya dipalsukan atau tidak.

Gede juga enggan memperlihatkan berkas pengajuan akta jual beli tanah itu, dengan alasan sudah menjadi dokumen negara dan bersifat rahasia. Namun, yang mengejutkan dari pengakuan Notaris Gede, kata Wati, jika sebelumnya dia sudah dihubungi Fataruddin SH dari pihak pertanahan untuk tidak memberikan penjelasan kepada Wati terkait proses akta jual beli.

Setelah mendapat penjelasan dari Notaris, Wati kembali lagi ke BPN dan diterima Kepala BPN yang didampingi dua pegawainya, Fataruddin dan Azis. Dari penjelasan Wati, Kepala BPN baru mengetahui jika jual beli itu masih sebatas uang muka. Selain itu batas-batas tanah yang dijual itu tidak singkron.

Obyek tanah yang dijual sebagaimana tercantum dalam akta jual beli sebenarnya tidak ada. Wati meminta BPN menolak segala hal yang tidak jelas, dan segera memproses sertifikat itu.

Kepala BPN termasuk Fataruddin meminta Wati agar mendapatkan tandatangan Kepala Desa Labangka IV. Dengan adanya tandatangan itu, sertifikat dapat diproses. Akhirnya, Rabu, 2 Mei 2018, tandatangan Kades Labangka IV itu diserahkan Wati kepada Fataruddin.

Saat yang sama, Fataruddin mengaku proses sertifikat itu masih bermasalah. Sebab, ahli waris HZ mengajukan pencegatan dan suratnya masuk baru-baru ini. Tapi ketika Wati meminta agar memperlihatkan surat pencegatan, Fataruddin mengaku belum melihatnya karena ada di Lalu Syamsidar (petugas BPN lainnya).

Wati pun menghubungi Lalu Syamsidar dan mengaku belum sempat membaca karena suratnya ada di Fataruddin. “Ini hanya akal-akalan oknum-oknum BPN. Indikasinya dari awal sudah sangat jelas,” tukas salah seorang kerabat Wati, Zainuddin yang selama proses terus mendampingi, kepada wartawan yang juga ikut ke kantor BPN.

Wati pun terus berupaya menghubungi pihak sengketa tanah di BPN. Petugas setempat mengaku belum menerima surat pencegatan itu. Menurut petugas sengketa ini, mereka tidak serta merta mengakomodir setiap surat pencegatan yang masuk. Harus disertai bukti-bukti agar nantinya disandingkan dengan bukti yang dimiliki pemohon sertifikat.

Yang mengherankan Wati, mengapa pertanahan terus mengakomodir hal-hal yang tidak jelas. Padahal pencegatan dari orang yang mengaku ahli waris ini sudah pernah ada dan dianulir. Hal ini mengingat Wati memiliki surat hibah yang diterbitkan notaris. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here