Diduga Loloskan Kontraktor Tak Bonafide, Pemda Lobar Dikritik

Inspektur pada Inspektorat H. Ilham memantau proyek penataan Senggigi yang kondisinya kritis. Proyek ini berpotensi tidak selesai tepat waktu akibat deviasinya mencapai 30 persen. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) dikritik lantaran meloloskan sejumlah kontraktor diduga tak bonafide. Hal ini berdasarkan hasil pantauan beberapa pihak di lapangan bahwa sejumlah proyek kritis salah satunya akibat kendala modal. Selain itu, pengusaha lokal sangat minim diakomodir dalam proyek-proyek di Lobar

Pemerhati Jasa Konstruksi di Lobar Rosidi mengatakan dari sekitar tujuh proyek yang saat ini dilaksanankan di kawasan Senggigi mulai dari Meninting hingga Hotel Pasific hanya satu paket yang dikerjakan oleh kontraktor lokal dan selebihnya dari luar daerah NTB.

Di sini, ujarnya, ada kesan ketidakpercayaan dari Pemda ke kontraktor lokal. Padahal kontraktor luar yang mengerjakan proyek justru hasilnya seperti ini.   Pemicu lain proyek molor saat ini, kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lobar tersebut, karena kontaktor yang diloloskan mengerjakan beberapa proyek tersebut dinilai tak bonafide.

“Kelemahan dari sisi bonafide kontraktor dan pelaksanaan administrasi sesuai persyaratan itu belum tentu dilaksanakan,” ujarnya, Minggu, 29 November 2020.

Menjawab hal ini, Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Ilham mengatakan seharusnya kontraktor memahami kemampuan masing-masing. Kalau merasa kemampuan finansial misalnya pada batas tertentu, maka jangan berharap mendapatkan pekerjaan yang melampaui batas kemampuan tersebut. “Sesuaikan dong kemampuan modal dengan proyek yang harus diselesaikan,”tegas dia.

Sementara dalam mengerjakan proyek banyak kendala yang dihadapi. Sehingga apa yang ditargetkan bisa tidak sesuai perkiraan dan target kondisi di lapangan. Di satu sisi, jelas dia, pihak ULP dalam melakukan proses lelang tidak bisa melihat sampai sejauh itu (modal, red). Seleksinya dilakukan secara terbuka dan online, sehingga kalau persyaratan lengkap dari penyedia, maka tidak ada alasan ULP tidak meyakini itu.

Diakuinya, dirinya sudah turun mengecek sejauh mana pihak kontraktor  melaksanakan komitmen dan rencana aksi untuk percepatan pengerjaan proyek yang sudah diserahkan ke Inspektorat. Pihaknya pun turun ke beberapa lokasi proyek yang dinilai sedikit kritis. “Terdapat dua atau tiga proyek yang masih kami ragukan bisa selesai (tepat waktu sesuai kontrak). Tapi mudah-mudahan kalau kita dengar penjelasan dari semua pihak, mereka sanggup selesaikan sesuai kontrak,” tegas dia.

Seperti di Puskesmas Dasan Tapen, pihaknya langsung berhadapan dengan PPK, penyedia, konsultan pengawas dan Dikes di lokasi. Pihaknya menuntut kontraktor melaksanakan tanggung jawab mereka yang sudah dituangkan dalam rencana aksi yang diberikan ke Inspektorat.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP – BJ) Setda Lobar, Kartono Hartoyo mengatakan terkait ada kontraktor yang diduga tak bonafide diloloskan pihaknya tidak sampai mendeteksi hal itu. Namun langkah  untuk mengetahui kemampuan finansial mereka, Pemda mengeluarkan kebijakan tidak memberikan uang muka kepada semua rekanan.

Adanya kebijaka ini, pihak kontraktor yang mampu dipersilakan ikut lelang, sedangkan yang tidak mampu pasti tak ikut lelang. Untuk neraca atau rekening koran diperbolehkan untuk perusahaan besar. Tidak boleh bagi perusahaan kecil, kalaupun dipersyaratkan maka harus mengetahui Dinas Pekerjaan  Umum dan Inspektorat. “Itu upaya kami agar rekanan yang ikut menawar di Lobar mampu dari sisi finansial, teknis, dan administrasi,” terang dia.

Hanya saja persoalannya ketika ikut lelang dan menang, lalu dikemanakan uang yang dimasukkan bukti rekening koran itu, pihaknya tidak bisa mendeteksi. Kemungkinan kata dia, rekanan mengerjakan beberapa proyek. Seharusnya dengan persyaratan tidak diberikan uang muka, kontraktor sadar jangan sampai meminjamkan uangnya.  (her)