Diduga Lebih Dari Seribu Taksi Online Beroperasi Ilegal

Lalu Muh. Faozal. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Lebih dari seribu taksi online diduga beroperasi tanpa legalitas. Pemprov NTB akan menertibkannya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Muh. Faozal melalui Kepala Bidang Angkutan Darat, Mahmud Abdullah menyebut, baru 154 unit taksi online yang sudah mendapatkan izin. Dari potensinya sebesar 1.500 unit berdasarkan laporan Asosiasi Driver Online (ADO).

Taksi online ini rencananya akan ditertibkan. Karena tidak berkontribusi terhadap PAD. Dari 1300an unit ini, Mahmud menghitung potensi PAD yang tidak masuk  ke daerah cukup besar. Pemasukan bersumber dari retribusi. Diantaranya dari SK untuk izin operasional satu badan hukum sebesar Rp1 juta untuk taksi. Kemudian untuk Kartu Pengawasan (KPS) dihitung per unit kendaraan.

Iklan

Besaran tarifnya tergantung seat (kursi). Untuk kendaraan taksi tarifnya Rp100.000/unit/tahun.  “Mereka tidak ada retribusi apapun. Kedua keselamatan. Siapa yang menjamin kendaraan yang dioperasikan itu sudah diuji KIR, sudah SPMkan, itu belum ada kepastian. Itu PR yang akan segera kita selesaikan,” ujarnya.

Angkutan umum khusus ini sudah diatur dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus (ASK). Karena banyaknya taksi online yang beroperasi secara ilegal ini, Pemprov NTB sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan penertiban langsung.

Tidak saja yang beroperasi tanpa badan hukum resmi, mereka yang bernaung di bawah aplikasi-aplikasi taksi onlinepun, tidak diketahui jumlah pastinya. Misalnya dari Grab, Gocar, Mahmud mengatakan pemerintah daerah justru tidak mengatahui berapa jumlah kendaraan yang menjadi mitranya. Pemerintah daerah bahkan merasa kesulitan berkomunikasi dengan manajemennya karena terkesan tertutup.

Dari sekian armada taksi online yang beroperasi illegal ini, Mahmud juga menambahkan tidak adanya jaminan keamanan bagi penumpang. Padahal, kendaraan yang digunakan untuk angkutan sewa khusus harus memiliki KPS, SK dan sudah lolos uji KIR. “Itu yang menjadi masalah. Mereka (perusahaan aplikasi) berkedok di aplikasi,” kata Mahmud.

Karena itu, Dinas Perhubungan akan bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk take down aplikasinya. Atau menangguhkan akun para pengemudinya. “Tahapan-tahapannya kita akan sosialisasikan. Mereka juga tidak mau terbuka, misalnya kalau kita mau operasi, mereka saling calling menyampaikan ada operasi. Mereka berhenti sementara,” imbuhnya. Karena itu, sebagai langkah penertiban langsung. Tidak menutup kemungkinan operasi dilakukan dengan memesan taksi online, kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat.(bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional