Diduga Korupsi ADD, Kades Landah Dituntut 6 Tahun Penjara

Praya (Suara NTB) – Terdakwa kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang juga Kepala Desa (Kades) Landah Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), Junaidi, dituntut hukuman penjara selama 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, terdakwa dituntut membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider kurungan selama 2 bulan. Denda ini belum termasuk kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 369 juta lebih.

Kasi. Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., yang dikonfirmasi di kantornya, Selasa, 9 Mei 2017 kemarin, mengatakan tuntutan diberikan, karena terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Iklan

Ia diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan 3  UU. N0. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf e UU. No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas  UU No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dan kedua primer.

“Terdakwa didakwa pasal berlapis dalam kasus ini. Sehingga tuntutan hukuman yang diberikan cukup berat,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, terdakwa masih akan menjalani beberapa kali persidangan lagi dan baru sampai pada tahap vonis di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Mataram. Untuk itu, kalau tidak ada halangan berarti, dalam bulan ini juga sudah ada putusan vonis dari hakim Pengadilan Tipikor Mataram terkait kasus ini.

Hasan mengataskan, kasus yang melibatkan Kades Landah tersebut merupakan beberapa kasus ADD Loteng yang sudah masuk persidangan. Sebelumnya Kades Lekor dan Kades Tumpak juga sudah menjalani proses persidangan.

Kades Landah masih ditahan di Lapas Mataram selama proses persidangan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan proses persidangan, karena proses persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor Mataram.

Sebelumnya Kades Landah dilaporkan oleh warganya karena diduga melakukan penyimpangan terhadap ADD sejak mulai menjabat sebagai kades sekitar tahun 2013 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan oleh jaksa dan atas bantuan audit Inspektorat Loteng, ditemukan indikasi kerugian negara. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here