Diduga Keluarkan IMB Bodong, BPMP2T Loteng Diadukan ke Dewan

Praya (Suara NTB) – Sejumlah warga Karang Bali Kecamatan Praya, Rabu, 5 Oktober 2016 mengadukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke DPRD setempat. BPMP2T diduga mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bodong kepada salah seorang pengusaha di kampung setempat.

Dikatakan bodong dikarenakan IMB keluar tanpa persetujuan warga sekitar dan tanpa dilengkapi kajian teknis yang ada, sehingga pengusaha ini mendirikan bangunan tanpa mengindahkan aturan. Akibatnya, banyak warga sekitar yang merasakan dampak buruk dari aktivitas pembangunan bangunan tersebut.

Iklan

“Memang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara warga dengan pengusaha bersangkutan, terkait rencana pembangunan tersebut,” ungkap koordinator warga, Ihsan Ramdhani saat hearing yang digelar di ruang Banmus DPRD Loteng.

Salah satu kesepakatannya, yakni jarak bangunan yang dibangun dengan rumah warga minimal 2 meter. Tetapi pada kenyataannya, jarak bangunan sangat mepet dengan rumah warga terdekat, sehingga ketika hujan, rumah warga tergenang, karena tidak ada lahan yang mampu menyerap air hujan.

Terlebih, letak rumah warga dengan bangunan baru lebih rendah, sehingga dipastikan air akan mengalir ke rumah warga. Untuk itu warga meminta IMB dicabut dan bangunan baru ini ditertibkan dan ditata kembali.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala BPMP2T Loteng, Ir. H. Winarto, menegaskan kalau pihaknya telah mengeluarkan IMB dengan benar. IMB terbit juga atas dasar dan sudah ada kesepakatan dengan warga. Jika muncul persoalan, di luar kewenangan pihaknya.

Namun demikian, pihaknya tetap akan turun ke lapangan jika dibutuhkan untuk mengetahui persoalan yang sesungguhnya terjadi di bawah. “Dari sisi aturan, semua persyaratan dikeluarkannya IMB sudah kita jalankan,” jawabnya.

Di tempat yang sama, anggota DPRD Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, S.E., meminta BPMP2T Loteng menyikapi apa yang menjadi keluhan warga. Jangan sampai warga menjadi korban, karena kebijakan yang keliru dari pemerintah daerah. (kir)