Diduga Kekurangan Volume, Sejumlah Proyek Pasar di Lobar Dilaporkan ke APH

Ketua LSM PPLS, Asmuni saat menyerahkan laporan terkait proyek pasar di Lobar ke Polda NTB.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan aktivis di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melaporkan beberapa proyek pasar yang dikerjakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar ke aparat penegak hukum (APH). Langkah ini diambil, karena mengacu hasil investigasi ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan pada masing-masing proyek tersebut.

Ketua LSM Pemuda Peduli Lingkungan dan Sungai (PPLS) Lobar, Asmuni A.Ma., pada Selasa, 19 Januari 2021 mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan kerugian negara atau daerah di tiga proyek pembangunan yang dikerjakan Disperindag Lobar dengan nilai sebesar Rp2.984.348.209 di tiga titik. “Kami menyerahkan bukti ke Polda NTB dengan bukti laporan nomor 020/PPLS/LB/01/2021,” kata ketua PPLS Lobar ini.

Iklan

Dia merinci, tiga proyek pasar yang dimaksud yakni Pasar Kediri senilai Rp1.036.898.000, pembangunan Pasar Lembar sebesar Rp986.240.000, dan pembangunan Pasar Gunungsari sebesar Rp961.210.209. “Yang mana dari tiga peroyek tersebut ditemukan kekurangan voleme pekerjaan dengan total kurang voleme yang sudah dilampirkan sebagai bukti laporan,” beber dia.

Dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, kuat dugaan adanya indikasi kurang volume pekerjaan di tiga paket tender pasar. Meskipun sudah dilakukan serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand-Over (PHO) sekalipun, menurutnya sudah jelas adanya kekurangan volume atas pekerjaan tersebut. Pihaknya pun meminta Ditreskrimsus Polda NTB agar serius menuntaskan kasus ini dengan bukti awal yang telah diberikan.

Ia menambahkan, langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Lombok barat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan di dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, Sekretaris Disperindag Lobar, Lalu Agha Farabi mengatakan, pihaknya tidak tahu soal proyek pasar yang dilaporkan ke Polda. Menurutnya, jika mengacu pada data pasar yang dilaporkan, seperti Pasar Kediri, menurut dia Dibangun tahun 2018. Begitu pula proyek pasar lainnya. Ia mengklaim kalau proyek ini sudah selesai dilakukan audit BPK. “Sudah kita diperiksa sama BPK dan sudah kami tindak lanjuti temuan BPK itu,” akunya.

Diakui Lalu Agha, memang ada temuan kekurangan volume berdasarkan LHP BPK. Namun, temuan kerugian negara itu sudah diselesaikan. “Kami ada bukti kok, Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian kerugian negara temuan BPK itu,” ujarnya.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa, 19 Januari 2021 membenarkan jika pihaknya sudah menerima laporan terkait proyek pasar tersebut. “Baru diterima laporannya oleh Ditkrimsus, laporannya baru masuk kemarin ke Polda. Dipelajari dahulu oleh penyidiknya,” jelas dia. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional