Diduga Gelapkan Aset Partai, Pengurus Gerindra Polisikan Mantan Anggota DPRD Lotim

Kuasa Hukum DPC Gerindra, Mizanul Jihad, SHI.,MH, menyerahkan berkas dugaan penggelapan aset saat menyampaikan laporannya di Polres Lotim, Selasa, 15 Juni 2021.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kisruh internal di kalangan partai politik terjadi di Kabupaten Lotim. Kali ini, giliran Partai Gerindra bersitegang dengan anggota partainya terkait keberadaan aset partainya. Pasalnya, salah satu kader Partai Gerindra, HM diduga menggelapkan aset partai hingga dilaporkan ke aparat kepolisian.

Penggelapan aset partai berupa tanah seluas 4 are yang terletak di Jalan Diponegoro Kecamatan Selong. Di mana tanah tersebut dibeli berdasarkan hasil urunan Fraksi Gerindra di DPRD Lotim pada tahun 2015-2019 dengan kredit Rp10 juta per bulan. Namun HM selaku anggota dewan saat itu sekaligus ketua fraksi melakukan penggelapan dengan menjual tanah yang rencananya akan menjadi lokasi dibangunnya kantor DPC Gerindra Lotim.

Iklan

 “Kronologisnya fraksi melakukan iuran partai untuk kredit melalui salah satu bank. Bahkan sempat 2015 peletakan batu pertama pembangunan kantor dan status sudah masuk inventaris partai,” terang Kuasa Hukum DPC Partai Gerindra, Mizanul Jihad, SHI.,MH, ditemui di Polres Lotim, Selasa, 15 Juni 2021.

Dalam kasus ini, lanjutnya, DPC Gerindra sudah melakukan upaya mediasi sebanyak tiga kali terhadap, HM. Namun HM mengaku sudah menjual tanah tersebut dan bersedia menggantinya dalam waktu dekat. Termasuk menyediakan rumah yang nantinya menjadi kantor DPC Gerindra, namun apa yang disampaikan itu tak kunjung ada realisasinya sampai sekarang.

 

“Beberapa kali sudah dilakukan mediasi. Namun yang bersangkutan hanya bersedia mengganti dan alasan sertifikat tanah ada di notaris, namun setelah dicek ke notaris tidak ada,” tuturnya.

Terkait kasus ini, DPC Gerindra melalui kuasa hukumnya akan berkoordinasi dengan Bank Dinar untuk meminta bukti setor dan pelunasan. Di mana pada saat itu, tanah tersebut dibeli seharga Rp110 juta per are dengan total Rp440 juta dengan angsuran selama 5 tahun.  “Pembelian tanah seluas 4 are pada saat itu sudah disetujui oleh ketua DPC saat itu,” terangnya.

Ditegaskan bahwa konflik internal para di internal Partai Gerindra terkait jual beli tanah ini prosesnya sudah berjalan lama. Artinya tuntutan yang dilayangkan saat ini tidak ada kaitannya dengan politik atau Pilkades yang diikuti oleh HM di Pilkades Desa Bagik Papan Kecamatan Wanasaba.  “Laporan yang kita masukkan ke Polres Lotim ini murni sola dugaan penggelapan aset. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkades,” terangnya.

Menanggapi hal ini, mantan Anggota DPRD Lotim, HM, mempertanyakan alasan dasar hukum DPC Gerindra yang menempuh jalur hukum yang menudingnya menggelapkan aset partai. Padahal,  kata dia, tanah yang akan menjadi tempat dibangunnya kantor DPC Gerindra tersebut kepemilikannya atas namanya pribadi, begitupun saat peminjaman di bank.  “Tanah itu atas nama saya, jaminan di bank atas nama saya. Salah besar jika mengatakan bahwa itu aset partai. Kapan balik nama menjadi aset partai,” tanyanya.

Kendati demikian, HM juga mengaku siap menjalani proses hukum sebagaimana mestinya selama itu bisa dibuktikan. Ia bahkan memiliki alat bukti yang cukup kuat bahwa tanah tersebut atas namanya. “Silakan saja tempuh jalur hukum, saya juga bisa lakukan lapor balik,” pungkasnya. (yon)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional